BGN Bekukan 463 Dapur MBG Usai Audit 27.485 SPPG, Cegah Data Fiktif

Periskop.id - Badan Gizi Nasional (BGN) membekukan sementara 463 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah menyisir 27.485 unit yang tercatat beroperasi di seluruh Indonesia. Penertiban dilakukan untuk memastikan dapur benar-benar ada, beroperasi, dan melayani sekolah serta penerima manfaat sesuai data.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemeriksaan tidak hanya menyasar keberadaan fisik dapur. BGN juga mencocokkan sekolah sasaran dan data penerima manfaat dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

"Jadi, penjelasannya sekarang ini menurut catatan yang beroperasi kan 27.485. Itu kemudian kami sisir, kami profilingdapurnya dan juga kami cek penerima manfaat," kata Sudaryono selepas rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Dari 27.485 SPPG yang diperiksa, sebanyak 27.022 unit telah memperoleh surat ketetapan sementara setelah datanya dinilai tertib. Sementara 463 lainnya dibekukan sembari melengkapi dan menjalani verifikasi lanjutan.

"Pembekuan tersebut diberlakukan setidaknya selama 10 hari, karena belum melengkapi persyaratan administrasi dan verifikasi kelayakan teknis," ujarnya.

Selama periode tersebut, pengelola 463 SPPG diwajibkan menyerahkan profil lengkap unit, foto kondisi fisik dapur, serta rincian sekolah yang menjadi sasaran pelayanan.

BGN Cek Langsung ke Kepala Sekolah

Untuk menguji keakuratan laporan dari pengelola SPPG, BGN tidak hanya mengandalkan data internal. Lembaga tersebut mengirim surat dan surat elektronik kepada kepala sekolah penerima MBG untuk melakukan verifikasi silang.

Langkah itu ditujukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya SPPG yang tercatat dalam sistem tetapi sebenarnya belum beroperasi, termasuk mencegah pencatatan unit maupun penerima manfaat yang tidak sesuai kondisi nyata.

"Jadi kami betul-betul pastikan bahwa dapur ini beroperasi dan melayani sekolah-sekolah begitu kira-kira," kata dia.

Penguatan data MBG sebelumnya juga dilakukan melalui integrasi dengan data kependudukan. Pada 13 Agustus 2026, BGN dan Kementerian Dalam Negeri menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus mencegah penerima manfaat tercatat ganda.

Artinya, audit kali ini menjadi bagian dari pembenahan yang lebih luas terhadap rantai data MBG, mulai dari identitas dapur, lokasi sekolah hingga penerima makanan.

Berbeda dengan 455 Dapur yang Ditutup karena Sanitasi

Status 463 SPPG yang dibekukan sementara perlu dibedakan dengan ratusan dapur lain yang bermasalah dalam aspek higiene dan sanitasi. Dalam rapat yang sama, Sudaryono menyatakan 455 SPPG ditutup karena tidak memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). 

Angka itu merupakan hasil koreksi dari laporan sebelumnya yang menyebut 504 dapur, setelah sebagian unit belakangan diketahui telah memenuhi persyaratan. “Memang ke media kemarin saya sempat sampaikan 504, tapi ternyata setelah kami buka, 504 itu ada yang kemudian memenuhi syarat SLHS, tentu kami kurangi. Jadi yang tepatnya adalah 455 yang ditutup karena tidak memenuhi standar SLHS,” ujar Sudaryono.

Dengan demikian, 463 SPPG dalam audit terbaru belum dapat disebut sebagai dapur fiktif ataupun ditutup permanen. Statusnya merupakan penangguhan minimal 10 hari sambil menunggu kelengkapan data dan verifikasi teknis.

Sementara 455 dapur berkaitan dengan persoalan standar sanitasi. BGN pada 13 Agustus sebelumnya memang mengumumkan penutupan 504 dapur berdasarkan laporan dinas kesehatan, sebelum angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 455.

Pengetatan tersebut menjadi bagian dari perbaikan tata kelola MBG yang ditargetkan pemerintah selesai sebagian besar sebelum 20 Oktober 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan aspek keamanan makanan menjadi prioritas dalam pembenahan tersebut. “Keselamatan anak-anak Indonesia yang dapat makan harus nomor satu,” ujar Zulhas.

Audit Dilakukan sebelum Ribuan Dapur Baru Diaktifkan

Penyisiran 27.485 SPPG juga berlangsung ketika BGN masih akan memperluas jaringan MBG.

Pada hari yang sama, Sudaryono mengungkapkan sekitar 2.700 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) telah selesai dibangun dan direncanakan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Lokasinya antara lain berada di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.

Namun, dapur yang selesai dibangun tidak otomatis mendapat izin beroperasi. BGN akan terlebih dahulu memastikan penerima manfaat berdasarkan nama dan alamat, kesiapan insentif, kepatuhan SOP hingga penandatanganan perjanjian kerja sama.

“Kenapa kok enggak dibuka-buka dari sekarang? Karena kami ingin memastikan bahwa tata kelolanya dibereskan dulu,” ucap Sudaryono.

Pendekatan tersebut menjadi penting mengingat skala MBG masih akan diperbesar. Dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan MBG Tahun Anggaran 2026, BGN menetapkan sasaran sekitar 82,9 juta penerima manfaatdengan target kurang lebih 35.270 SPPG operasional di seluruh Indonesia.

Dokumen yang sama menempatkan monitoring, evaluasi, dan pengawasan sebagai bagian dari tata kelola program. SPPG sendiri bertanggung jawab menyediakan dan mendistribusikan makanan sekaligus memastikan aspek gizi dan keamanan pangan.

Dengan puluhan ribu dapur telah beroperasi dan ribuan lainnya bersiap dibuka, validitas data menjadi krusial. BGN kini harus memastikan ekspansi MBG tidak lebih cepat dibanding kemampuan pemerintah mengawasi keberadaan dapur, penerima manfaat, kepatuhan administrasi, dan keamanan makanan di lapangan.