Demo di DPR Hari Ini: Massa Tuntut RUU Perampasan Aset hingga Evaluasi MBG

Periskop.id - Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, jadi lokasi aksi demonstrasi berskala besar, Kamis (27/8). Berbagai elemen masyarakat, mulai dari aliansi warga daerah, koalisi mahasiswa, buruh, hingga pegiat masyarakat sipil, turun ke jalan menyuarakan sejumlah tuntutan krusial.

Desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta hukuman mati bagi koruptor jadi dua isu utama yang paling banyak disuarakan. Evaluasi sejumlah kebijakan sosial pemerintah turut jadi sorotan massa aksi.

"Polda Metro Jaya pastinya akan mempersiapkan pelayanan aksi penyampaian aspirasi di muka umum," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto di Jakarta.

Kepolisian dipastikan telah menyiapkan pengamanan agar penyampaian aspirasi berjalan aman sekaligus menjaga aktivitas harian warga DKI Jakarta tetap normal. Budi menegaskan, komitmen tersebut jadi bagian dari layanan rutin di tengah puluhan agenda aksi yang berlangsung setiap harinya di Ibu Kota.

Dua surat pemberitahuan resmi diterima kepolisian beberapa hari sebelum aksi digelar. Pengirimnya adalah DPP Brigade Merah Putih Indonesia dan Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogor Raya, yang sama-sama menyoroti RUU Perampasan Aset.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) jadi salah satu kelompok yang hadir dengan tuntutan spesifik. Massa asal Pati ini mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor lengkap dengan komitmen tertulis dari pimpinan dewan, sekaligus menuntut penerapan vonis hukuman mati bagi koruptor.

Penuntasan dugaan korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub yang menyeret pejabat daerah turut jadi tuntutan AMPB. Koordinator aksi Supriyono alias Botok bersama Tim Advokasi Vander Waruwu menegaskan, aksi ini murni untuk penegakan hukum tanpa agenda politik menjatuhkan pemerintahan.

Sekitar 2.000 warga tergabung dalam Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) turut membanjiri Senayan. Tiga tuntutan utama dibawa AMDB, yakni percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi pelaku korupsi, serta penurunan harga kebutuhan pokok. Kendala penundaan transaksi rekening donasi warga juga disoroti kelompok ini.

Koalisi lintas kampus yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), meliputi UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, dan STF, bersama serikat buruh dan aktivis membawa 10 poin tuntutan. Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penolakan pajak yang membebani rakyat kecil, hingga penetapan status bencana nasional Sumatra dan NTT masuk dalam daftar tuntutan tersebut.

Komunitas pengemudi ojek daring (ojol) turut hadir secara sukarela untuk mengawal ketertiban jalannya aksi massa. Dukungan terhadap pemberantasan korupsi serta perbaikan pengelolaan program bantuan sosial juga disuarakan komunitas ini.

Sekitar 500 massa dari Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) asal Bangkalan turut ambil bagian. Kelompok ini menyuarakan dukungan terhadap program prioritas pemerintah seperti MBG yang dinilai membantu meringankan pengeluaran keluarga, sembari menitipkan catatan evaluasi terhadap operasional dapur penyedia makanan.