Demo Hari Ini, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Situasional di Sekitar Gedung DPR

Periskop.id - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan langkah pengaturan arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI pada Kamis (27/8). Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan serta pergerakan massa.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Firman Darmansyah, menegaskan bahwa rekayasa lalu lintas tidak diberlakukan secara menyeluruh, melainkan hanya dilakukan apabila situasi di lapangan membutuhkan pengaturan atau pengalihan arus.

“Apabila harus dilakukan rekayasa, sifatnya situasional dan terbatas. Jika kondisi lalu lintas lancar, tidak ada pengalihan arus,” kata Firman dalam keterangannya, Kamis (27/8).

Ia menjelaskan, apabila situasi mengharuskan adanya pengalihan arus di sejumlah titik, personel Ditlantas Polda Metro Jaya telah disiapkan untuk berada di lokasi guna memberikan petunjuk dan arahan kepada masyarakat maupun pengguna jalan.

“Namun apabila harus dilakukan pengalihan di beberapa titik, kami pastikan petugas sudah berada di lokasi tersebut untuk memberikan petunjuk dan arahan,” ujarnya.

Firman menegaskan, secara umum kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kegiatan Kamis (27/8) berada dalam keadaan aman dan kondusif.

“Kami memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya saat ini hingga besok tetap aman dan kondusif,” ungkapnya.

Diketahui, aksi penyampaian pendapat di Kompleks Parlemen Senayan diikuti gabungan massa dari berbagai aliansi daerah, mahasiswa, buruh, hingga kelompok relawan dengan fokus isu masing-masing:

• Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB): Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor dengan komitmen tertulis pimpinan dewan, penjatuhan hukuman mati bagi koruptor, serta penuntasan kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Massa memastikan aksi berjalan damai tanpa agenda melengserkan kepemimpinan nasional.
• Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB): Membawa sekitar 2.000 massa untuk menuntut percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi pelaku korupsi, penurunan harga kebutuhan pokok, serta menyoroti penundaan transaksi rekening donasi warga.
• Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM): Koalisi mahasiswa lintas kampus (UNUSIA, UT, Universitas Trilogi, STF) bersama buruh dan pegiat HAM mengusung 10 tuntutan, antara lain evaluasi kebijakan MBG dan KDMP, penolakan kenaikan pajak, jaminan pendidikan dan kesehatan gratis, kenaikan upah buruh, status bencana nasional Sumatera–NTT, perlindungan PRT, penghentian militerisasi ruang sipil, hingga pembebasan tahanan politik.
• Komunitas Pengemudi Ojek Daring (Ojol): Hadir secara mandiri mengawal ketertiban massa aksi sekaligus mendukung penguatan agenda pemberantasan korupsi serta perbaikan tata kelola bantuan sosial.
• Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4): Mengirimkan 500 massa asal Bangkalan untuk menyuarakan dukungan terhadap program prioritas pemerintah seperti MBG, dengan catatan evaluasi perbaikan standar dapur penyedia makanan.