Jelang Demo DPR, Aparat Pantau Kelompok Diduga Perusuh, Sejumlah Orang Ditahan

Periskop.id - Pemerintah memperketat pengamanan menjelang aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengungkapkan sejumlah orang telah diperiksa dan ditahan sementara. Aparat, lanjutnya, memantau pergerakan kelompok yang dinilai berpotensi memicu kerusuhan.

Djamari mengatakan pengamanan difokuskan agar masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi tetap dapat menjalankan aksinya tanpa gangguan pihak lain.

"Kapolda menyampaikan kepada saya dari sejak tadi malam itu dilakukan, dan ada beberapa orang yang sudah kita periksa dan kita tahan untuk sementara," ungkap Djamari.

Namun, Djamari belum menyebut jumlah, identitas, barang yang ditemukan, maupun status hukum orang-orang tersebut. Karena itu, mereka belum dapat serta-merta disebut sebagai pelaku kerusuhan sebelum ada penjelasan lebih lanjut dari kepolisian. Polda Metro Jaya sendiri masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diamankan menjelang aksi.

Aparat Klaim Sudah Pantau Pergerakan Kelompok Berpotensi Rusuh

Menurut Djamari, aparat menggunakan pengalaman pengamanan demonstrasi tahun sebelumnya sebagai salah satu dasar untuk meningkatkan kewaspadaan.

"Kemudian, apakah mungkin ada orang yang berani ke Jakarta mengganggu itu? Kan ada juga. Kita punya pengalaman tahun lalu yang yang bakar-bakar di depan Polda kan ada itu perusuh. Nah, yang perusuh-perusuh seperti ini yang kita jaga," kata Djamari usai olahraga jalan santai di Plataran Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis.

Ia menyatakan aparat telah memetakan pergerakan kelompok yang dianggap perlu diantisipasi dan sejumlah titik yang membutuhkan pengamanan lebih ketat.

"Kita tahu pergerakan mereka, kita tahu di mana kami bisa menutupnya. Mudah-mudahan, kita bisa lakukan itu," ucap Djamari.

Pernyataan mengenai adanya kelompok yang berpotensi membuat kerusuhan tersebut merupakan keterangan pemerintah. Hingga Kamis pagi, belum ada informasi terbuka mengenai identitas kelompok, bukti keterlibatan, maupun hubungan mereka dengan massa resmi demonstrasi 27 Agustus. 

Tidak Ada Penyekatan Massa yang Menuju Jakarta

Di tengah peningkatan pengamanan, Djamari menegaskan pemerintah tidak melakukan penyekatan terhadap masyarakat yang hendak datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi.

"Penyekatan tuh enggak ada ya, masa penyekatan, orang menyampaikan aspirasi kok disekat. Oh tidak, enggak ada saya lihat ya. Mereka ada yang berangkat perorangan ada, yang bergabung di sini ada," ujar Djamari.

Menurut dia, aparat justru berkewajiban menjaga agar aksi dapat berlangsung tanpa mengganggu masyarakat yang tidak ikut berdemonstrasi.

Djamari juga memastikan unsur Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya telah memiliki pembagian tugas untuk menghadapi kemungkinan perubahan situasi di lapangan.

"Sinerginya itu bukan hari ini saja. Kita bersama-sama pembagian tugasnya sudah ada. Sudah ada petunjuk dari Panglima TNI, dari Kapolri, pelibatan tentara seperti apa, itu sudah ada aturannya. Itu sudah tidak ada masalah lagi di antara di antara petugas-petugas yang ada di lapangan," tegas Djamari.

Polda Metro Jaya sehari sebelumnya menyatakan pengamanan aksi dilakukan bersama TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta petugas pengamanan internal di sejumlah lokasi strategis, termasuk kompleks DPR dan kawasan Bundaran HI hingga Istana.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan aparat tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat selama dilakukan secara tertib.

Polisi sekaligus mengimbau peserta tidak mudah terprovokasi dan tidak melakukan perusakan fasilitas umum selama aksi berlangsung.

Massa dari Pati Disebut Sudah Tiba Sejak Pagi

Djamari mengakui pergerakan massa menuju Jakarta telah berlangsung sejak Kamis pagi. Salah satu rombongan diperkirakan berasal dari wilayah Pati, Jawa Tengah.

"Saya belum bisa menentukan berapa angka itu. Berdasarkan perhitungan, memang sudah ada yang datang tadi pagi dari arah timur, mungkin dari arah Pati," ujar Djamari.

Polda Metro Jaya sebelumnya memperkirakan sekitar 500 peserta akan mengikuti aksi di kawasan DPR/MPR. Namun, angka tersebut berasal dari surat pemberitahuan yang telah diterima kepolisian dan bukan jumlah akhir massa yang berada di lapangan.

Salah satu kelompok yang telah memastikan kehadirannya adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Koordinator AMPB Supriyono alias Botok mengatakan, kelompoknya membawa dua tuntutan utama, yakni mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset serta penerapan hukuman mati bagi koruptor.

“Kami ke Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami mendukung gerakan kawan-kawan di Jabodetabek yang akan menggelar aksi 27 Agustus,” kata Botok.

Pernyataan AMPB tersebut penting dibedakan dari keterangan Djamari mengenai kelompok yang dinilai berpotensi membuat kerusuhan. Sampai saat ini tidak ada keterangan pemerintah maupun kepolisian yang menyatakan AMPB sebagai kelompok yang dimaksud Djamari.

Demo Berlangsung Saat DPR Laporkan Progres RUU Perampasan Aset

Aksi 27 Agustus bertepatan dengan agenda penting di dalam kompleks parlemen.

Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 menjadwalkan laporan Komisi III DPR mengenai perkembangan penyusunan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana. Agenda itu berada pada poin kelima rapat paripurna.

Komisi III sebelumnya menyatakan telah menyelenggarakan 35 Rapat Dengar Pendapat Umum dan tiga kunjungan kerja ke daerah untuk menyerap masukan masyarakat. Ketua Komisi III Habiburokhman menyebut pembahasan ditargetkan berakhir dengan pengesahan di rapat paripurna paling lambat Desember 2026.

Dengan demikian, aksi massa dan proses legislasi berlangsung secara bersamaan. Di luar gedung, sejumlah kelompok menyuarakan tuntutan pemberantasan korupsi. Di dalam kompleks parlemen, DPR dijadwalkan menyampaikan perkembangan rancangan undang-undang yang menjadi salah satu tuntutan demonstran.

Pengalihan Lalu Lintas Dilakukan Situasional

Aktivitas demonstrasi juga berdampak terhadap mobilitas masyarakat di sekitar Senayan. Polda Metro Jaya mengatakan lalu lintas Jakarta secara umum masih berjalan dan pengalihan arus diterapkan secara situasional sesuai konsentrasi massa.

Dishub DKI Jakarta menyiagakan 120 petugas yang dibagi dalam dua sif untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar DPR dan kawasan terdampak lainnya.

Djamari berharap pengamanan dapat menjaga dua kepentingan sekaligus, yakni hak masyarakat menyampaikan pendapat dan hak warga lainnya untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari.

Pemerintah juga meminta masyarakat ikut menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing. Sementara terhadap mereka yang telah diamankan sejak Rabu malam, publik masih menunggu penjelasan Polda Metro Jaya mengenai jumlah, dugaan perbuatan, barang yang ditemukan, serta status hukum masing-masing orang tersebut.