FAKTA Dorong MBG Belajar dari China dan Jepang, Fokus Gizi hingga Keamanan Pangan

Periskop.id - Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA) mendorong pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan mempelajari praktik makan sekolah di China dan Jepang. Dua aspek yang disorot ialah ketepatan sasaran penerima serta pemanfaatan waktu makan sebagai bagian dari pendidikan gizi dan pembentukan kebiasaan siswa.

Wakil Ketua FAKTA Indonesia Azas Tigor Nainggolan menilai program MBG seharusnya tidak berhenti pada pembagian makanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan bagi peserta didik.

“Program MBG Indonesia bisa juga dijadikan sarana belajar dan membangun karakter siswa seperti di China dan Jepang," kata Tigor saat dihubungi di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Menurut Tigor, pemerintah juga dapat mempertimbangkan penajaman sasaran MBG dengan memberi prioritas lebih besar kepada keluarga kurang mampu dan daerah yang memiliki keterbatasan akses.

“MBG Indonesia bisa dilakukan hanya diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan dari keluarga yang tinggal di daerah 3T yakni Terpinggirkan, Terluar dan Tertindas," katanya.

Istilah resmi pemerintah untuk wilayah 3T adalah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggunakan terminologi tersebut untuk daerah yang membutuhkan kebijakan afirmatif karena menghadapi berbagai keterbatasan akses dan layanan pendidikan.

Usulan FAKTA mengenai prioritas wilayah tersebut beririsan dengan kebijakan terbaru Badan Gizi Nasional (BGN). Pada 10 September, BGN menyatakan perluasan MBG akan diprioritaskan untuk satuan pendidikan di wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi. BGN juga mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima, mayoritas sekolah swasta bertaraf internasional dan sekolah yang dinilai telah mandiri secara finansial.

China Fokus pada Siswa di Wilayah Pedesaan

Tigor menjadikan China sebagai salah satu rujukan karena negara tersebut menjalankan Nutrition Improvement Program for Rural Compulsory Education Students sejak 2011.

Data Kementerian Pendidikan China menunjukkan, program itu pada awal pelaksanaannya menargetkan sekitar 26 juta siswa pendidikan wajib di ratusan wilayah pedesaan dan kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi. 

Pemerintah pusat ketika itu memberikan subsidi makanan bagi siswa sekaligus membangun dan memperbaiki fasilitas kantin sekolah. Program tersebut juga sejak awal disertai ketentuan mengenai keamanan pangan.  Pemerintah China mewajibkan pengelolaan kantin, standar penyedia makanan, kualitas dan jumlah makanan, serta keterbukaan penggunaan dana kepada masyarakat. 

Model China tidak identik dengan MBG Indonesia karena dirancang terutama sebagai intervensi gizi bagi pelajar di wilayah pedesaan dan tertinggal. Namun, pola penajaman sasaran dan pengawasan rantai makanan menjadi dua aspek yang dinilai relevan untuk dipelajari.

Jepang Jadikan Makan Siang sebagai Bagian Pendidikan

Sementara di Jepang, program makan sekolah atau Kyushoku memiliki pendekatan berbeda. Makan siang ditempatkan sebagai bagian dari proses pendidikan atau shokuiku, bukan sekadar pelayanan konsumsi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang (MEXT) menyebut makan sekolah berfungsi sebagai “bahan ajar hidup”. Siswa belajar tentang gizi, kebiasaan makan sehat, budaya pangan, produksi dan distribusi makanan, hingga penghargaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam penyediaan makanan.

Dalam praktik di sejumlah sekolah Jepang, murid juga ikut membagikan makanan dan membereskan perlengkapan makan setelah selesai. MEXT menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari pembelajaran kerja sama, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap makanan.

Aspek inilah yang menurut Tigor dapat diadaptasi ke dalam pelaksanaan MBG di Indonesia agar kegiatan makan bersama memiliki nilai edukasi tambahan.

Keamanan Pangan Jadi Sorotan

Selain sasaran dan pendidikan karakter, Tigor menekankan aspek keamanan pangan sebagai hal yang tidak dapat ditawar dalam program berskala besar seperti MBG. “Artinya program MBG yang baru nantinya disusun dengan perbaikan disertai sistem pengawasan ketat dan penegakan secara hukum agar dijalankan secara baik serta konsisten untuk kesehatan juga keselamatan," katanya.

"Sebagai program kesehatan, maka tidak boleh ada satu orang anak pun jadi korban program MBG," ucap dia.

Sorotan tersebut muncul di tengah evaluasi besar yang tengah dilakukan BGN terhadap pengelolaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pada 16 September 2026, BGN menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari jumlah itu, 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran, 447 telah mendaftar tetapi belum memenuhi syarat, sedangkan delapan lainnya belum terkonfirmasi statusnya.

Sebelumnya, BGN pada 7 September juga mengumumkan penghentian sementara terhadap 1.999 dapur MBG yang saat itu belum mendaftarkan SLHS. Kedua angka tersebut berasal dari tahapan evaluasi berbeda sehingga tidak dapat langsung dijumlahkan sebagai total dapur yang ditutup.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, ketidakpatuhan terhadap prosedur menjadi salah satu persoalan utama yang ditemukan dalam evaluasi kasus keamanan pangan. “Dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown itu 80–90 persen itu karena tidak taat SOP,” ujar Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI pada 3 September.

BGN kemudian memperketat sejumlah prosedur, termasuk meminta sekolah menolak makanan apabila wadah MBG tidak memiliki label waktu distribusi.

“Kalau makan itu diterima oleh sekolah tidak ada labelnya di setiap omprengnya, itu saya minta untuk tidak dibagikan, ditolak. Jadi minta untuk dapurnya memberikan label di setiap omprengnya,” kata Sudaryono pada 15 September.

MBG Tetap Disiapkan dalam Skala Besar

Meski tata kelola sedang diperketat, pemerintah masih menempatkan MBG sebagai program nasional berskala besar. Petunjuk teknis BGN 2026 sebelumnya disusun dengan proyeksi hingga 82,9 juta penerima manfaat melalui sekitar 35.000-40.000 SPPG, meski jumlah penerima aktual dapat berubah mengikuti perkembangan program dan pemutakhiran sasaran.

Untuk 2027, BGN menargetkan sekitar 72,46 juta penerima manfaat, dengan pagu anggaran badan sebesar Rp240,2 triliun setelah dilakukan efisiensi pada komponen bantuan pemerintah untuk MBG.

Perbandingan dengan China dan Jepang menunjukkan tidak ada satu model makan sekolah yang sepenuhnya sama. China sejak awal menonjolkan intervensi terhadap siswa pedesaan dan kurang mampu, sedangkan Jepang mengintegrasikan makan sekolah dengan pendidikan gizi dan pembentukan kebiasaan. Bagi Indonesia, usulan FAKTA menempatkan kedua praktik tersebut sebagai referensi untuk memperbaiki sasaran, kualitas pendidikan, serta pengawasan keamanan pangan MBG, bukan untuk diadopsi secara utuh.