Danantara Siapkan Rp456 Miliar untuk Bereskan LRT City, 2.000 Konsumen Jadi Prioritas

Periskop.id - Danantara Indonesia mengak menyiapkan Rp456 miliar untuk menyelesaikan persoalan proyek hunian LRT City yang dikembangkan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Dana tersebut akan diberikan melalui skema suntikan modal atau equity injection dengan penyelesaian hak lebih dari 2.000 konsumen menjadi salah satu fokus utama.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan, persoalan tersebut harus segera dibereskan karena banyak konsumen telah mengeluarkan tabungan untuk membeli hunian yang dijanjikan.

"Bagi saya itu penting sekali bahwa kita tidak boleh merugikan orang, dan itu saya sampaikan kepada seluruh manajemen," ujar Dony seusai pembukaan Danantara Housing Expo 2026 di NICE PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (27/8/2026).

Menurut Dony, posisi konsumen menjadi semakin penting karena sebagian menjadikan unit LRT City sebagai pembelian rumah pertama. "Bayangkan orang menyisakan uangnya, menempatkan uangnya, itu uang tabungannya. Apalagi itu uang untuk rumah pertama. Itu dzolim namanya," ucap Dony.

Danantara menyatakan, telah bertemu dengan pihak pengembang dan menghitung kebutuhan dana untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut. "Jadi teman-teman yakin lah sama saya. Saya sudah ketemu dengan mereka (developer LRT City), kami akan selesaikan kurang lebih untuk menyelesaikan 2.000 sekian saudara-saudara kita yang sudah membayar itu. Saya membutuhkan penyelesaian itu Rp456 miliar, itu akan kita lakukan, jelas ya," ujar Dony.

Rp456 Miliar Berupa Suntikan Modal, Bukan Langsung ke Konsumen

Dony menjelaskan anggaran tersebut berasal dari Danantara dan direncanakan masuk ke Adhi Karya maupun entitas pengembang melalui skema penyertaan modal.

"Iya, itu komitmen kita. Nanti bentuknya equity injection untuk penyelesaian proyek (LRT City)," ujar Dony.

Dengan demikian, Rp456 miliar tersebut bukan bantuan tunai yang langsung dibagikan kepada setiap konsumen. Dana akan terlebih dahulu masuk melalui mekanisme korporasi untuk mendukung penyelesaian proyek dan kewajiban terhadap pembeli.

Hingga kini, Danantara belum memerinci pembagian penggunaan Rp456 miliar tersebut, termasuk berapa porsi yang digunakan untuk menyelesaikan konstruksi, menyerahkan unit, maupun memenuhi permintaan pengembalian dana konsumen yang memilih tidak lagi melanjutkan pembelian.

Persoalan LRT City telah menjadi perhatian pemerintah sejak Juli. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerima 17 laporan resmi melalui kanal BENAR-PKP dan kemudian memediasi ADCP dengan konsumen dari proyek LRT City Tebet, Ciracas, Cibubur, Sentul, Oase Park Apartment hingga Grand Central Bogor.

Menteri PKP Maruarar Sirait ketika itu meminta konsumen dan pengembang menyusun kronologi, aspek hukum, kondisi proyek, serta pilihan penyelesaian secara terperinci.

Ribuan Unit Terjual Belum Diserahterimakan

Skala persoalan terlihat dari portofolio proyek ADCP. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan induk usahanya, Adhi Karya, ADCP memiliki 13 proyek dengan total 9.839 unit hunian. Sebanyak 5.392 unit telah terjual, tetapi baru 2.575 unit yang telah diserahterimakan kepada konsumen.

Secara matematis, terdapat sekitar 2.817 unit terjual yang belum tercatat telah diserahterimakan dalam keseluruhan portofolio tersebut. Namun, angka itu tidak otomatis sama dengan jumlah konsumen yang masuk dalam penanganan LRT City saat ini. Kementerian PKP pada Juli menyebut sekitar 2.400 konsumen belum mendapatkan unit di beberapa proyek bermasalah, terutama Tebet, Ciracas dan Cibubur. Sementara Dony dalam keterangan terbaru menggunakan istilah "2.000 sekian" konsumen. 

Perbedaan angka tersebut dapat berasal dari cakupan proyek, perkembangan verifikasi maupun basis pendataan yang berbeda. Pemerintah belum mengumumkan satu angka final by name, by unit untuk seluruh konsumen yang akan dicakup dalam suntikan Rp456 miliar.

ADCP Akui Tekanan Likuiditas

Adhi Karya sendiri, sebelumnya mengakui anak usahanya mengalami persoalan likuiditas yang berdampak pada kemampuan menyelesaikan proyek tepat waktu. Perusahaan menjelaskan model pembangunan kawasan berbasis Transit Oriented Development atau TOD membutuhkan investasi besar sejak awal, mulai dari penyediaan lahan di sekitar simpul transportasi hingga pembangunan infrastruktur kawasan. 

Kondisi pasar properti yang belum sepenuhnya pulih kemudian menekan penjualan dan penerimaan kas. “ADCP menyampaikan permohonan maaf kepada para konsumen atas keterlambatan penyelesaian kewajiban serah terima unit,” demikian pernyataan Corporate Secretary Adhi Karya Rozi Sparta yang disampaikan melalui keterbukaan informasi.

Sebelum Danantara menyiapkan suntikan modal, ADCP telah menawarkan beberapa alternatif kepada konsumen, antara lain relokasi ke unit lain serta skema pinjam pakai sementara pada unit siap huni. Perseroan juga menyatakan tengah menjajaki masuknya investor dan kontraktor strategis untuk membantu penyelesaian proyek.

Namun, sebagian konsumen memilih meminta full refund setelah menunggu bertahun-tahun tanpa kepastian serah terima.

Danantara Sudah Panggil Adhi Karya

Intervensi Danantara dimulai lebih intensif pada Agustus. Dony menggelar rapat dengan jajaran direksi Adhi Karya pada 11 Agustus untuk meminta perusahaan menindaklanjuti keluhan masyarakat dan memperkuat komunikasi dengan konsumen.

"Semua keluhan masyarakat perlu segera ditindaklanjuti. Komunikasi dengan penghuni juga perlu diperkuat, agar persoalan yang ada bisa segera diselesaikan," ujar Dony.

Danantara menegaskan penyelesaian proyek tidak boleh hanya berfokus pada konstruksi fisik, tetapi juga harus memberikan kepastian terhadap masyarakat yang telah membeli unit.

Persoalan LRT City bahkan masuk dalam kompleksnya restrukturisasi BUMN Karya. Dony sebelumnya mengatakan masalah pada perusahaan konstruksi negara telah berlangsung lama dan membutuhkan penyelesaian satu per satu. Ia menyebut LRT City sebagai salah satu persoalan yang harus dituntaskan dalam proses tersebut.

Danantara juga sedang menyiapkan konsolidasi perusahaan properti BUMN sebagai bagian dari restrukturisasi sektor tersebut. Salah satu persoalan yang harus ditangani adalah tekanan keuangan perusahaan pengembang beserta stok properti yang belum terserap.

Menteri PKP Usulkan Audit Investigasi

Di luar langkah penyelamatan finansial, pemerintah juga membuka jalur pemeriksaan terhadap penyebab masalah LRT City. Maruarar Sirait sebelumnya mengusulkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap Adhi Karya dan persoalan proyek LRT City setelah manajemen ADCP mengakui kondisi likuiditasnya tertekan.

"Saya rasa ini kan Adhi Karya, ya. Saya kebetulan nanti malam jam 8 ini ketemu sama BPK. Saya minta boleh nggak diaudit saja, Pak (Direktur Utama PT ADCP Indra Syahruzza)? Kalau perlu audit investigasi saja. Nanti ikutin saya, ya. Ya, saya usulkan aja. Ya, saya rasa boleh kan saya sebagai menteri usulkan," kata Maruarar.

Namun, audit investigasi tersebut masih berstatus usulan dalam keterangan yang tersedia, sehingga belum tepat disebut telah selesai ataupun menghasilkan temuan tertentu.

Maruarar juga meminta Kejaksaan menelaah kemungkinan adanya unsur pidana apabila ditemukan pelanggaran dalam proses pengelolaan proyek atau dana konsumen.

Suntikan Dana Jadi Ujian Penyelesaian LRT City

Suntikan Rp456 miliar mengubah arah penanganan kasus dari sekadar mediasi menjadi intervensi finansial langsung melalui struktur korporasi. Meski demikian, dana tersebut baru menjadi awal. Pemerintah, Danantara, Adhi Karya dan ADCP masih harus menjelaskan skema penyelesaian secara lebih rinci kepada konsumen, mulai dari daftar proyek prioritas, jadwal pembangunan kembali, target serah terima hingga mekanisme bagi konsumen yang memilih refund.

Dengan ribuan pembeli telah menunggu unit dan sebagian proyek mengalami keterlambatan bertahun-tahun, ukuran keberhasilan penyelamatan LRT City bukan sekadar pencairan Rp456 miliar, melainkan berapa banyak konsumen yang benar-benar menerima unit atau memperoleh penyelesaian haknya secara jelas dan terukur.