17 Juli 2026
MK Tegaskan Prioritas WIUP Minerba Wajib Gunakan Parameter Jelas dan Transparan
Mahkamah Konstitusi menegaskan pemberian prioritas WIUP Minerba wajib memakai parameter yang jelas, objektif, transparan, dan akuntabel.
Baca selengkapnya →
16 Juli 2026
Negara Belum Mampu Tanggung Biaya Kampus, MK Izinkan Perguruan Tinggi Urus Bisnis Tambang
MK menegaskan perguruan tinggi sah terlibat bisnis minerba untuk menopang pendanaan, namun wajib sesuai Tri Dharma. Jalur prioritas izin tambang harus transparan agar tidak merugik...
Baca selengkapnya →
16 Juli 2026
Tok! MK Putuskan Pemberian Izin Tambang Prioritas Wajib Lewat Seleksi Ketat
MK mengabulkan sebagian uji materi UU Minerba. Jalur prioritas izin tambang wajib melalui seleksi objektif dan transparan, demi mencegah subjektivitas serta kerusakan lingkungan.
Baca selengkapnya →