Dinkes Kalsel Ungkap ISPA Melonjak Hingga 36 Ribu Kasus di Tengah Karhutla

Periskop.id - Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan mencatat lonjakan laporan Infeksi Saluran Pernapasan Akut mencapai 36.196 kasus pada pekan ke-28 hingga ke-32 tahun 2026. Lonjakan penderita gangguan pernapasan ini terjadi secara beruntun di tengah maraknya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Kepala Dinkes Kalsel Diauddin menyampaikan, data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons menunjukkan grafik penderita yang terus menanjak setiap minggunya. Menurutnya, lonjakan dimulai dari 5.319 kasus pada pekan ke-28 hingga menyentuh 8.458 kasus pada pekan ke-32.

"Total laporan selama periode minggu ke-28 sampai minggu ke-32 mencapai 36.196 kasus," kata Kepala Dinkes Kalsel Diauddin dikutip dari Antara, Kamis (27/8).

Diauddin menjelaskan, angka pada pekan ke-32 menjadi puncak tertinggi sepanjang periode tersebut. Namun, ia menilai laju pertumbuhannya mulai melambat karena hanya bertambah 116 kasus dari pekan sebelumnya.

"Kita melihat laju peningkatan mulai melambat. Tetapi ini bukan berarti kewaspadaan diturunkan," ujar Diauddin.

Ia menegaskan, jajarannya terus menggelar surveilans ketat. Menurut penjelasannya, pemantauan berkelanjutan ini dijalankan bersama seluruh dinas kesehatan di tingkat kabupaten dan kota.

Dinkes Kalsel mencatat Kota Banjarmasin menjadi penyumbang kasus terbanyak pada pekan ke-32 dengan 1.603 laporan. Posisi berikutnya disusul Kota Banjarbaru sebanyak 1.142 kasus dan Kabupaten Banjar sebesar 1.135 kasus.

Ia mengungkapkan, gabungan dari tiga daerah teratas tersebut menyumbang sekitar 45,9% dari total laporan harian. Sementara itu, wilayah Tanah Laut mencatat 751 kasus dan Kotabaru melaporkan 538 kasus.

Menurutnya, perkembangan tren di wilayah lain seperti Barito Kuala hingga Hulu Sungai Tengah juga masuk dalam radar pemantauan. Langkah ini diambil untuk memetakan sebaran gangguan pernapasan secara komprehensif.

Diauddin mengingatkan, data SKDR tidak bisa dijadikan tolok ukur tunggal untuk membandingkan tingkat risiko antarwilayah. Pasalnya, tingkat kunjungan warga ke fasilitas kesehatan serta ketepatan pelaporan data di setiap daerah tergolong berbeda-beda.

"Jumlah laporan harus dilihat dengan konteks masing-masing daerah," tuturnya.