periskop.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara mengenai Peraturan Pemerintah (PP) tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Ia menyebut pemerintah akan mengumumkan regulasi tersebut dalam waktu dekat.
Airlangga menjelaskan, PP tersebut telah diparaf. Sehingga proses pengumuman hanya tinggal menunggu waktu.
"Regulasi sudah diparaf," kata Airlangga kepada media, di Jakarta, Jumat (5/12).
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa keterlambatan penerbitan PP pengupahan disebabkan salah satunya oleh belum adanya penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk 2025.
Ia mengatakan KHL menjadi elemen baru yang wajib dimasukkan dalam PP sesuai amanat Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jadi ada satu kata kunci yang memang menjadi kebaruan dari PP itu, yaitu KHL. Jadi sesuai amanat MK, harus mempertimbangkan KHL," ungkapnya.
Ia menambahkan, penambahan unsur KHL ini menjadi pekerjaan paling berat lantaran harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah, disparitas upah, serta standar kesejahteraan minimum yang lebih akurat.
"Itu yang sekarang menjadi effort yang besar. Jadi bukan hanya masalah range-nya berapa, bukan begitu. Ini yang kemudian membutuhkan waktu, dan karena ini nanti akan menjadi norma ataupun panduan, maka kita ingin kajian terhadap KHL itu," tutupnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar