periskop.id - Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah daerah belum mampu menjawab kebutuhan hidup nyata para buruh, mengingat lonjakan harga barang pokok saat ini jauh lebih tinggi daripada persentase (%) kenaikan gaji.
“Kami mengapresiasi penetapan UMP 2026 oleh para kepala daerah. Namun harus kami sampaikan secara jujur, kenaikan UMP ini belum mampu menjawab kebutuhan riil buruh/pekerja. Harga pangan, bahan pokok, kesehatan, transportasi, dan pendidikan terus naik, sementara pengendaliannya masih sangat lemah,” kata Presiden Aspirasi, Mirah Sumirat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/12).
Mirah menyoroti realitas pahit yang dihadapi pekerja di lapangan. Kenaikan upah yang diterima sering kali langsung habis tak bersisa hanya untuk menutup selisih harga kebutuhan harian yang makin mahal.
Biaya layanan kesehatan hingga pendidikan anak juga terus merangkak naik. Hal ini membuat tambahan pendapatan dari kenaikan UMP seolah tidak ada artinya bagi kesejahteraan keluarga pekerja.
Aspirasi menegaskan inti persoalan bukan sekadar pada berapa besar angka kenaikan upah. Masalah utamanya adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan biaya hidup agar tetap terjangkau.
Tanpa adanya intervensi pasar yang serius, kebijakan upah minimum ini dinilai sia-sia. Kenaikan gaji hanya akan menjadi statistik semu yang tidak mendongkrak daya beli.
“Jika pemerintah tidak serius mengendalikan harga kebutuhan dasar, maka kenaikan UMP hanya akan menjadi angka di atas kertas dan tidak benar-benar meningkatkan kesejahteraan maupun daya beli buruh,” tegas Mirah.
Kebijakan pengupahan tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah pusat dan daerah didesak untuk segera mengeluarkan kebijakan pendukung yang konkret untuk melindungi dompet rakyat kecil.
Langkah nyata yang dituntut antara lain stabilisasi harga pangan di pasar. Pemerintah harus menjamin harga sembako tidak liar dan tetap terjangkau.
Selain itu, jaminan kesehatan dan pendidikan murah wajib tersedia. Dua sektor ini menjadi beban pengeluaran terbesar yang kerap membuat buruh terjerat utang.
Penyediaan transportasi publik yang murah dan layak juga menjadi kunci. Efisiensi biaya transportasi akan sangat membantu buruh dalam menghemat pengeluaran bulanan.
Oleh karena itu, Aspirasi meminta pemerintah mengevaluasi ulang kebijakan pengupahan nasional. Pemerintah diminta lebih peka dan melibatkan serikat pekerja dalam setiap perumusan kebijakan agar hasilnya benar-benar menyejahterakan.
Tinggalkan Komentar
Komentar