Periskop.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pihaknya bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengupayakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite dan solar, tidak naik di tengah krisis energi.

“Saya dengan Menteri Keuangan sekarang terus menerus untuk mencari solusi yang terbaik. Sekalipun krisis, tetapi tetap kami perhatian keadaan rakyat,” ujar Bahlil ketika melakukan sidak di Jawa Tengah, dipantau secara daring dari Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (26/3). 

Presiden Prabowo Subianto disebut memberi arahan kepada Bahlil dan Purbaya untuk mencari jalan keluar, agar tidak memberatkan rakyat di tengah krisis energi yang melanda dunia akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Sejauh ini, lanjut dia, belum ada rencana untuk menaikkan harga bagi BBM bersubsidi. Stok energi yang meliputi BBM jenis bensin, solar, serta LPG pun masih aman.

“Harga sampai sekarang belum ada kenaikan. Kami belum menaikkan harga. Semalam, arahan Pak Presiden adalah mencari akal bagaimana agar kami jangan memberatkan rakyat, untuk (BBM) subsidi,” ujar Bahlil.

Oleh karena itu, ia meminta dukungan masyarakat berupa konsumsi energi dengan bijak dan tidak melakukan penimbunan, sehingga stok BBM di dalam negeri bisa stabil.

Krisis energi dipicu oleh peperangan antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran. Ketegangan di kawasan Teluk Persia meningkat sejak Israel dan AS melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, yang sejauh ini dilaporkan telah menewaskan sekitar 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Iran kemudian membalas agresi militer itu dengan meluncurkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat. Teheran juga mengambil kendali Selat Hormuz, jalur pelayaran yang amat penting bagi pasokan minyak sedunia, dengan sebagian besar suplai energi untuk negara-negara Asia pasti melewati kawasan tersebut.

Kebijakan Subsidi
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai krisis energi menjadi momentum untuk membenahi kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG agar tepat sasaran dan mengurangi beban APBN.

"Lonjakan harga minyak global akan berdampak pada meningkatnya beban subsidi energi dan mempersempit ruang fiskal negara. Karena itu, kita perlu bergegas untuk melakukan pembenahan subsidi energi agar tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan," ujar Eddy, Kamis.

Menurut Eddy, pembenahan subsidi energi merupakan prioritas penting yang tidak boleh ditunda lagi. Ia menilai penting untuk mempersiapkan desain kebijakan energi untuk jangka panjang.

"Membenahi subsidi energi adalah jalan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang paling membutuhkan dan meminimalisir segala potensi subsidi salah sasaran ketika subsidi justru diterima oleh mereka yang mampu," tuturnya. 

Eddy menyampaikan, sejak awal dirinya terus mendorong pembenahan subsidi energi sebagai solusi mengurangi beban APBN. Apalagi berbagai data menunjukkan mayoritas pengguna Pertalite, minyak solar, dan LPG bersubsidi adalah masyarakat kalangan mampu yang tidak berhak.

"Menata kebijakan subsidi energi harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa ketahanan energi tidak hanya berbicara soal ketersediaan dan keandalan pasokan, tetapi juga tentang efektivitas negara mengelola sumber daya energi secara adil, efisien, dan berkelanjutan," bebernya. 

Doktor Ilmu Politik UI ini kembali menegaskan pentingnya pengalihan anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran, ke sektor yang lebih produktif, termasuk pengembangan energi baru terbarukan.

Ia menilai, langkah ini bukan hanya penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal, tetapi juga untuk memastikan Indonesia memiliki fondasi energi yang lebih mandiri di masa depan.

"Subsidi energi harus menjadi instrumen yang tepat sasaran dan sangat bisa dialihkan untuk pengembangan energi terbarukan untuk menjamin keandalan energi nasional ke depannya. Ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk wujudkan ketahanan energi," pungkasnya.