Periskop.id - PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu adalah hoaks. Perusahaan menegaskan tidak ada kebijakan baru yang melarang mobil tertentu membeli BBM subsidi tersebut mulai Juni 2026.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, kabar mengenai daftar kendaraan yang disebut tidak boleh menggunakan Pertalite, sama sekali tidak benar dan tidak memiliki dasar kebijakan resmi dari pemerintah maupun regulator energi.

“Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” ujar Roberth dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (23/5). 

Menurut dia, hingga saat ini Pertamina masih menjalankan distribusi Pertalite seperti biasa sesuai penugasan pemerintah. Tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan merek kendaraan, maupun kapasitas mesin sebagaimana ramai dibahas di media sosial.

“Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” ucap Roberth.

Ia menegaskan Pertamina Patra Niaga hanya menjalankan kebijakan resmi pemerintah terkait distribusi energi nasional, termasuk penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite. “Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” tegasnya. 

Viralnya isu tersebut memicu keresahan di masyarakat karena muncul daftar kendaraan yang diklaim tidak lagi berhak membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Padahal, pemerintah hingga kini belum mengumumkan perubahan resmi mengenai skema distribusi Pertalite.

Tepat Sasaran
Pertamina menegaskan, Program Subsidi Tepat yang selama ini berjalan berbeda dengan narasi viral yang beredar. Program tersebut bertujuan memperbaiki tata kelola distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, bukan melarang kendaraan tertentu membeli Pertalite secara otomatis.

Sebagai informasi, Program Subsidi Tepat merupakan sistem pendataan kendaraan pengguna BBM subsidi melalui QR code yang diterapkan bertahap di sejumlah wilayah Indonesia. Program ini dikembangkan Pertamina bersama pemerintah untuk memastikan distribusi BBM subsidi lebih terkontrol dan sesuai target penerima.

Sebelumnya, pemerintah memang beberapa kali mewacanakan pengaturan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, terutama untuk kendaraan pribadi dengan kategori tertentu. Namun hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai pembatasan berdasarkan merek kendaraan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga sebelumnya menyatakan, setiap kebijakan terkait BBM subsidi akan diumumkan secara resmi kepada publik dan melalui tahapan sosialisasi terlebih dahulu. Pertamina pun meminta masyarakat lebih berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama terkait kebijakan energi yang dapat memicu kepanikan publik.

Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk memeriksa informasi melalui kanal resmi perusahaan, pemerintah, maupun regulator sebelum menyebarluaskannya kembali di ruang digital. Untuk memperoleh informasi resmi terkait produk dan layanan Pertamina Patra Niaga, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135 atau mengakses media komunikasi resmi perusahaan.