Periskop.id – PT Pertamina memperluas pengembangan hidrogen di sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari proyek percontohan berskala kecil hingga rencana fasilitas berkapasitas 300 ribu kilogram atau 300 ton per hari. Langkah tersebut diarahkan untuk membangun rantai pasok hidrogen nasional dari produksi, distribusi, infrastruktur, hingga pemanfaatannya oleh sektor industri dan transportasi.
Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan pembangunan ekosistem hidrogen membutuhkan dukungan regulasi, teknologi, pembiayaan, dan infrastruktur. Seluruh unsur tersebut perlu dikembangkan secara bersamaan agar hidrogen dapat diproduksi dengan biaya yang kompetitif.
“Kami siap untuk mendukung empat jembatan ke masa depan yaitu regulation, regulatory framework, teknologinya, kemudian permodalan dan juga infrastruktur,” kata Oki dalam pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit and Exhibition 2026 di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
Pertamina juga membuka peluang berbagi fasilitas dengan badan usaha milik negara lain, terutama PT PLN. Kolaborasi dinilai dapat menghindari pembangunan infrastruktur yang tumpang tindih sekaligus menurunkan biaya investasi dan produksi.
“Untuk infrastruktur, tentunya kami sangat ingin sekali berbagi infrastruktur dan fasilitas nantinya dengan aset bangsa lainnya seperti misalnya dengan PLN, agar kita bisa membuat produksi yang ekonomis,” ujar dia.
Proyek Dikembangkan Sesuai Potensi Energi Daerah
Pertamina menyesuaikan sumber energi untuk produksi hidrogen dengan karakteristik setiap wilayah. Energi surya digunakan dalam proyek percontohan di Plaju, Sumatera Selatan, sementara panas bumi menjadi sumber listrik untuk fasilitas hidrogen hijau di Ulubelu, Lampung.
Di kawasan Sei Mangkei dan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, Pertamina mengembangkan hydrogen hub dengan kapasitas produksi sekitar 4.000 kilogram per hari. Sementara fasilitas tenaga surya di Plaju dirancang menghasilkan 20 kilogram hidrogen setiap hari.
Proyek Ulubelu memiliki kapasitas produksi sekitar 80 hingga 100 kilogram per hari dengan memanfaatkan listrik panas bumi dan teknologi anion exchange membrane electrolyzer. PT Pertamina Geothermal Energy mengalokasikan investasi sekitar 3 juta dolar AS untuk proyek percontohan tersebut dan menargetkannya beroperasi pada kuartal IV 2026.
Sebagian besar hidrogen dari Ulubelu direncanakan digunakan untuk memasok energi rendah karbon ke Terminal LPG Tanjung Sekong, Banten. Proyek ini melibatkan sinergi PGE sebagai produsen, Pertamina Energy Terminal sebagai pengguna, serta Elnusa Petrofin untuk mendukung distribusinya.
Pertamina juga memperoleh dukungan teknologi dari Korea Selatan untuk mengembangkan hidrogen dari biogas yang berasal dari pengolahan limbah cair di Jawa Barat. Selain itu, perseroan menyiapkan tambahan kapasitas sebesar 300 ribu kilogram per hari yang akan diintegrasikan dengan proyek pengembangan dan modernisasi kilang atau Refinery Development Master Plan.
Namun, kapasitas besar tersebut masih berupa rencana pengembangan. Pertamina belum memerinci lokasi, nilai investasi, tahapan konstruksi, calon pembeli, maupun target operasional komersialnya.
Pasar Hidrogen Indonesia Masih Didominasi Industri Pupuk
Indonesia sebenarnya bukan pemain baru dalam pemanfaatan hidrogen. Kementerian ESDM mencatat konsumsi hidrogen nasional telah mencapai sekitar 1,75 juta ton per tahun. Namun, penggunaannya masih didominasi produksi urea sebesar 88%, kemudian amonia 4 persen dan kegiatan kilang minyak 2 persen.
Sebagian besar hidrogen yang digunakan industri saat ini masih diproduksi dari energi fosil. Karena itu, agenda transisi energi diarahkan pada pengembangan hidrogen rendah karbon, khususnya hidrogen hijau yang dihasilkan melalui proses elektrolisis menggunakan listrik dari energi terbarukan.
Pemerintah menargetkan produksi hidrogen hijau pada 2026 bertambah hingga lebih dari 199 ton per tahun. Pengembangannya diarahkan untuk sektor yang sulit menurunkan emisi, seperti industri baja, pelayaran, penerbangan, kendaraan berat, manufaktur, dan pembangkit listrik.
Roadmap Hidrogen dan Amonia Nasional membagi pengembangan ke dalam fase inisiasi pada 2025 hingga 2034, integrasi pada 2035 hingga 2045, serta akselerasi hingga 2060. Pemerintah memproyeksikan hidrogen dan amonia dapat menyumbang sekitar 10 hingga 12% bauran energi primer nasional pada 2060.
Pemerintah Catat 93 Inisiatif Senilai Rp32 Triliun
Pengembangan oleh Pertamina menjadi bagian dari puluhan proyek hidrogen yang sedang disiapkan di Indonesia. Kementerian ESDM mencatat terdapat 93 inisiatif yang tersebar di berbagai daerah dengan potensi investasi sekitar Rp32 triliun.
“Saat ini kami mempunyai 93 inisiatif pengembangan ekosistem hidrogen yang proyek-proyeknya tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi.
Salah satu proyek yang mulai diperkenalkan adalah bus diesel milik DAMRI yang dikonversi menggunakan sistem Hydrogen Diesel Dual Fuel. Teknologi tersebut memungkinkan mesin memanfaatkan solar dan hidrogen secara bersamaan tanpa harus mengganti seluruh armada.
Hasil pengujian yang diumumkan Kementerian ESDM menunjukkan teknologi itu menurunkan opasitas gas buang sebesar 57,66%, karbon monoksida 45,45%, karbon dioksida 39,37%, dan nitrogen oksida 21,16%. Pemerintah juga mengembangkan koridor hidrogen sepanjang 194 kilometer yang menghubungkan Jakarta, Karawang, dan Patimban.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut mempertimbangkan penggunaan hidrogen pada armada TransJakarta. Stasiun pengisian hidrogen disebut telah tersedia di Jakarta, tetapi pemanfaatannya masih terkendala belum tersedianya armada bus yang menggunakan bahan bakar tersebut.
Biaya dan Kepastian Pembeli Jadi Tantangan
Meskipun berbagai proyek mulai bermunculan, biaya produksi masih menjadi tantangan utama. Kementerian ESDM mengakui harga energi berbasis hidrogen belum kompetitif dibandingkan bahan bakar lain. Kondisi ini membuat proyek membutuhkan teknologi yang lebih efisien, dukungan pembiayaan, dan pembeli jangka panjang agar layak secara ekonomi.
Pertamina juga perlu memastikan pengembangan kapasitas tidak hanya berhenti pada pembangunan fasilitas. Infrastruktur penyimpanan dan pengangkutan, standar keselamatan, sertifikasi asal energi, serta kontrak pembelian menjadi bagian penting karena hidrogen memiliki karakteristik berbeda dari BBM maupun gas bumi.
Oki berharap kolaborasi pemerintah, BUMN, industri, lembaga riset, dan investor dapat membuat hidrogen berkembang seperti program bahan bakar nabati.
“Mudah-mudahan ekosistem hidrogen ini akan menjadi capaian Indonesia lagi, sebagaimana kemarin yang Pak Menteri (ESDM, Bahlil Lahadalia) resmikan, yaitu (mandatori) biodiesel Indonesia yang mencapai 50 persen (B50),” kata Oki.
Keberhasilan proyek-proyek tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan Pertamina menurunkan biaya produksi dan mempertemukan pasokan dengan kebutuhan pasar. Tanpa kepastian pengguna, pembangunan kapasitas besar berisiko tidak ekonomis. Sebaliknya, apabila rantai pasok terbentuk secara utuh, hidrogen dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi emisi industri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar