Periskop.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempersilakan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, yakni Shell, Vivo dan BP, untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina.

“Kalau ada yang masih kurang, (SPBU swasta) silakan beli di Pertamina,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah pelantikan Dirjen Migas di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/8). 

Bahlil menyampaikan, Kementerian ESDM sudah memberikan kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta sebesar 10% dibandingkan dengan kuota impor BBM pada 2024. Misalkan, lanjut dia, apabila perusahaan A pada 2024 memperoleh kuota impor BBM sebesar 100 juta kiloliter (KL), maka pada 2025 pemerintah sudah meningkatkan kuota impor BBM menjadi 110 juta KL.

Apabila SPBU swasta masih kekurangan BBM untuk disalurkan, Bahlil menyarankan agar mereka membeli BBM-nya ke Pertamina, tidak mengandalkan impor.

“Ini terkait neraca ekspor-impor kita. Saya pikir bukan kami pilih kasih, semuanya kami kasih, tapi kan harus dijaga juga kondisi negara kita,” ucap dia.

Ia juga menyampaikan, stok BBM Pertamina masih banyak, sehingga bisa dibeli oleh para perusahaan pengelola SPBU swasta. “Stok Pertamina masih banyak. Saya kan harus menjaga neraca komoditas. Salah satu indikator kita punya lifting dan produksi kita baik adalah mengurangi impor, bukan menambah impor. Habiskan dulu dong (stoknya),” kata Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil menyatakan ingin memperkuat peran Pertamina sebagai badan usaha milik negara bidang migas, di tengah kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.

Bahlil juga mengatakan, pihaknya membahas soal Pasal 33 dalam UUD 1945 tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakat. Hal itu pun berkaitan dengan peran Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.

Penyebab Kelangkaan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri sebelumnya bakal memetakan penyebab kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ditemui usai Peresmian Fase Feed Proyek LNG Abadi di Jakarta, Kamis, menyampaikan, SPBU swasta di tanah air sudah mendapatkan alokasi tambahan kuota impor sebanyak 10%, dengan demikian pihaknya mengasumsikan kuota tersebut mencukupi permintaan.

"Berarti ini asumsi kita penambahan ini kan mencukupi. Jadi, kalau ada kelangkaan, ya kita harus petakan dulu, ini apa yang menyebabkan kelangkaan tadi," imbuhnya.

Senada, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto turut menegaskan bahwa kuota impor dari SPBU swasta sudah ditambah 10%. Menurut dia, apabila masih terjadi kekurangan, SPBU Swasta bisa membeli dari SPBU milik Pertamina terdekat.

"Yang nonPertamina sudah ditambah 10%, apabila masih kekurangan maka bisa belinya ke Pertamina yang terdekat, SPBU terdekat. Yang nonPertamina sudah ditambah 10% ya," ucapnya.

Peran Pertamina

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, pihaknya ingin memperkuat peran Pertamina sebagai badan usaha milik negara bidang migas, di tengah kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU swasta, yakni Shell dan Vivo.

Pernyataan Bahlil itu menanggapi kelangkaan BBM terutama di sejumlah SPBU milik dua perusahaan migas swasta tersebut dalam sepekan terakhir.

"Saya ingin mengatakan bahwa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi, Pertamina kita yang akan perkuat. Kita perkuat," kata Bahlil saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/8).

Bahlil yang baru saja mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, itu sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya membahas soal Pasal 33 dalam UUD 1945 tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakat.

Hal itu pun berkaitan dengan peran Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.

Di sisi lain, Bahlil juga tidak menjelaskan penyebab kelangkaan BBM di SPBU milik Shell dan Vivo.

Namun, perusahaan migas milik swasta telah mendapatkan tambahan kuota impor hingga 10 % pada tahun ini.

"Saya ingin mengatakan bahwa semua perusahaan-perusahaan swasta itu telah mendapatkan kuota impor yang jumlahnya sama dengan 2024 ditambah dengan 10 %," kata Bahlil.

Oleh karena itu, Bahlil ingin memperkuat Pertamina di tengah kelangkaan BBM tersebut.