Periskop.id - Filipina dan China saling tuding sebagai pemicu bentrokan di Second Thomas Shoal, Laut China Selatan, pada Senin (20/7). Militer Filipina menyebut personel Penjaga Pantai China memukul kepala seorang awak angkatan lautnya dengan tongkat kayu saat kapal China mendekati BRP Sierra Madre, kapal perang yang telah lama dikandaskan sebagai pos militer Filipina di lokasi tersebut.
Menurut Angkatan Bersenjata Filipina, kapal Penjaga Pantai China yang membawa delapan personel mendekati kapal karam itu untuk mengambil foto dan video. Situasi berubah menjadi konfrontasi ketika dua kapal karet Filipina berupaya mengusirnya, hingga personel China dilaporkan AFP memukul awak angkatan laut Filipina menggunakan tongkat kayu secara agresif.
"Kami menyerukan kepada Tentara Pembebasan Rakyat, Penjaga Pantai China, termasuk milisi maritimnya, untuk menghentikan tindakan ilegal, koersif, agresif, dan menyesatkan di Laut Filipina Barat serta mematuhi Putusan Arbitrase 2016 yang menegaskan hak maritim sah Filipina berdasarkan hukum internasional," demikian pernyataan resmi Angkatan Bersenjata Filipina terkait insiden di Second Thomas Shoal, Senin (20/7).
Penjaga Pantai China membantah tuduhan tersebut. Beijing menyebut kapal Filipina mengabaikan peringatan dan mendekati kapal patroli China secara berbahaya, bahkan disebut sebagai pihak yang lebih dulu menyerang.
"Personel Filipina terlebih dahulu menggunakan dayung, tongkat kayu, dan peralatan lainnya untuk menyerang secara agresif petugas penegak hukum China," demikian keterangan Penjaga Pantai China menanggapi insiden itu.
China menuding Filipina memutarbalikkan fakta dan menyebarkan tuduhan palsu soal insiden tersebut. Pada Selasa (21/7), Kementerian Luar Negeri China menyampaikan telah memanggil Duta Besar Filipina untuk menyampaikan protes resmi atas apa yang disebut sebagai "provokasi dan serangan yang disengaja" oleh Manila di Ren'ai Reef, sebutan Beijing untuk Second Thomas Shoal.
Insiden ini memicu reaksi dari sejumlah sekutu Filipina. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengecam tindakan China yang dinilai berbahaya dan agresif terhadap personel angkatan laut Filipina.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tommy Pigott menegaskan, "Amerika Serikat mengecam tindakan China yang berbahaya dan agresif terhadap personel angkatan laut Filipina di Second Thomas Shoal pada 20 Juli 2026 dan menyerukan agar China segera menghentikan tindakan yang mengganggu stabilitas kawasan."
Pigott menambahkan, pola tindakan Beijing dinilai terus mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan. Menurutnya, provokasi China terhadap operasi maritim Filipina yang sah bertentangan dengan komitmen Beijing untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong turut mengecam. Ia menyebut tindakan China sebagai "perilaku yang membahayakan dan mengganggu stabilitas."
Kementerian Luar Negeri Filipina menyatakan aksi kekerasan terhadap personel angkatan lautnya "tidak dapat diterima" dan memerlukan langkah diplomatik. Filipina menyebut Second Thomas Shoal berada dalam zona ekonomi eksklusifnya sejauh 200 mil laut, sementara China terus mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan meski putusan arbitrase internasional menyatakan klaim itu tak berdasar hukum.
Insiden ini terjadi bersamaan dengan pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila, yang turut dihadiri Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Sebelum bertolak ke Manila, Rubio menyatakan terbuka untuk bertemu Wang Yi di sela pertemuan tersebut.
Dalam artikel opini yang diterbitkan media Filipina, Selasa (21/7), Rubio menegaskan pentingnya kebebasan navigasi di Asia Tenggara. "Kebebasan ini sama sekali tidak dapat dianggap terjamin. Jika perairan ini jatuh ke bawah kendali kekuatan yang bersedia menggunakan perdagangan sebagai senjata geopolitik, maka Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN akan menghadapi ancaman serius terhadap kedaulatan, keamanan, dan masa depan ekonomi mereka."
Bentrokan tersebut memunculkan keraguan terhadap harapan tercapainya Code of Conduct antara ASEAN dan China di Laut China Selatan. Selain sengketa maritim, isu Myanmar turut menjadi agenda penting, dengan Thailand mendorong agar Myanmar dilibatkan penuh dalam forum ASEAN.
Malaysia di sisi lain tetap menolak normalisasi hubungan tingkat tinggi selama penindasan di Myanmar masih berlangsung.
Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow menuturkan, "Yang terbaik adalah membawa Myanmar kembali ke dalam keluarga ASEAN." Ia menambahkan, "Kami percaya bahwa setelah lima tahun, kami perlu berbicara, kami perlu mendengarkan, dan mereka perlu menjelaskan."
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar