Bahlil Klaim Kelangkaan BBM Makassar Teratasi, Peralihan Konsumsi ke BBM Subsidi jadi Sorotan

Periskop.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan persoalan kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Makassar, Sulawesi Selatan, telah terurai. Kondisi tersebut juga telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan Bahlil sejalan dengan laporan Pertamina Patra Niaga sehari sebelumnya yang menyebut distribusi BBM di Makassar serta wilayah penyangga seperti Gowa, Takalar, dan Maros mulai kembali kondusif. Antrean kendaraan disebut tidak lagi mengganggu arus lalu lintas di sekitar SPBU.

"Yang terjadi kemarin di Makassar alhamdulillah sudah bisa terurai dan sudah selesai dan saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Bahlil mengatakan stok BBM secara nasional masih berada dalam standar minimum kebutuhan pemerintah, yakni sekitar 18-20 hari. Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai antrean yang terjadi di Sulawesi Selatan tidak semata-mata disebabkan kekurangan stok BBM secara nasional.

Salah satu faktor yang disebut Bahlil adalah perubahan pola konsumsi. Sebagian pengguna yang sebelumnya membeli BBM nonsubsidi dengan RON 92 atau RON 95 beralih ke BBM bersubsidi.

Pergeseran itu terjadi ketika harga minyak mentah dunia kembali melonjak di atas US$100 per barel. Reuters mencatat harga Brent berada di kisaran US$104,33 per barel pada 17 September, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) sekitar US$101,34 per barel. Harga masih bertahan tinggi di tengah gangguan pasokan dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

"Kita tahu bahwa harga dunia sekarang kan tidak dalam kondisi baik-baik saja. Sekarang sudah mencapai 100 lebih, 100 dolar (AS) lebih per barel. Jadi pasti berdampak pada harga nasional, di mana harga subsidi kita tidak kita naikkan," terangnya.

Pertamina Tambah Penyaluran BBM

Pertamina sebelumnya telah meningkatkan suplai untuk merespons lonjakan permintaan di Sulawesi Selatan. VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, perusahaan memperkuat pasokan menuju terminal BBM dan SPBU setelah permintaan terhadap produk bersubsidi meningkat bersamaan di sejumlah daerah.

"Pertamina terus meningkatkan pasokan BBM ke Terminal BBM untuk memperkuat suplai BBM ke Makassar agar ketersediaan dapat terjaga pada level yang aman," ujar Kitty.

Sepanjang Juni hingga Agustus 2026, Pertamina juga menambah volume penyaluran BBM di Sulawesi Selatan sekitar 10-15% dibandingkan penyaluran normal. Perusahaan menyatakan penyaluran akan terus disesuaikan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

Pjs Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Okky Aditya Wibowo mengatakan, situasi di lapangan telah menunjukkan perbaikan.

"Kondisi penyaluran BBM di Makassar, Gowa, Takalar, dan Maros saat ini sudah lebih kondusif. Ini tentu merupakan hasil kerja bersama antara Pertamina, pemerintah daerah, dan APH yang terus berkoordinasi dan melakukan pemantauan di lapangan," ujar Okky.

Pemprov Sulawesi Selatan bahkan sempat mengusulkan tambahan kuota BBM sebesar 30% kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga menerapkan sistem ganjil-genap untuk pembelian Pertalite dan Solar pada 13-20 September serta menyiapkan SPBU modular untuk membantu mengurangi antrean.

Dampak antrean sempat meluas ke sektor pendidikan. Pemprov Sulsel menetapkan pembelajaran daring bagi SMA, SMK, dan SLB pada 14-18 September untuk mengurangi mobilitas masyarakat selama kondisi distribusi BBM belum sepenuhnya normal.

Bahlil Soroti Tangki Kendaraan yang Dimodifikasi

Selain pergeseran konsumsi, Bahlil menyebut terdapat temuan kepolisian, mengenai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi. Menurut dia, kapasitas tangki kendaraan tertentu diperbesar hingga mampu menampung sekitar 700 liter bahkan 1 ton BBM.

“Jauh lebih dari itu ada mobil-mobil, truk, bikin tangki gede, besar sampai 700 liter, 1 ton, isi minyak di situ. Dalam hati saya, ini bagaimana model begini? Kalau begini, mau tunggu Menteri ESDM dari langit pun akan tetap seperti ini,” ujar Bahlil.

Pernyataan tersebut merujuk pada temuan yang disampaikan Bahlil berdasarkan informasi kepolisian. Rincian jumlah kendaraan, pihak yang terlibat, maupun status hukum masing-masing kasus belum dijelaskan dalam keterangannya.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sebelumnya juga mengatakan, pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat untuk menindak dugaan penyalahgunaan distribusi BBM.

“Kami juga bersama aparat Kepolisian untuk menyisir dan mengejar pelanggaran, termasuk distributor ilegal BBM dari subsidi ke industri atau bukan peruntukannya,” tegas Andi Sudirman.

Pemerintah Siapkan Penertiban BBM Subsidi

Bahlil mengatakan Presiden Prabowo telah meminta persoalan distribusi dan penggunaan BBM subsidi segera ditertibkan. Pemerintah pusat akan terus berkoordinasi dengan Pertamina sebagai badan usaha yang menjalankan penyaluran BBM di lapangan.

"Arahannya harus segera kita tertibkan. Karena kita tahu bahwa pemerintah itu kan regulator. Implementasi di lapangan itu kan adalah Pertamina. Jadi saya melakukan koordinasi terus dengan Pertamina," kata Bahlil.

Kementerian ESDM juga tengah memformulasikan pengaturan baru agar BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, terutama setelah muncul pergeseran konsumen dari produk nonsubsidi. Bahlil belum memerinci bentuk maupun waktu penerapan aturan tersebut.

Ia sekaligus meminta kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi tidak beralih menggunakan BBM subsidi ketika harga minyak dunia naik.

"Saudara-saudara kita yang mampu, yang memakai mobil bagus, ya tolonglah, subsidi ini kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," pungkas Bahlil.

Dengan antrean yang mulai terurai, fokus pemerintah kini bergeser pada menjaga kestabilan distribusi dan mencegah terulangnya lonjakan permintaan di SPBU. Pertamina dan Pemprov Sulsel menyatakan pemantauan pasokan tetap dilanjutkan, sementara pemerintah pusat menyiapkan langkah untuk memperketat ketepatan sasaran BBM bersubsidi.