periskop.id - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan Nadiem Makarim didakwa menerima uang Rp809,59 miliar terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek pada 2019-2022.
JPU dari Kejaksaan Agung (Kejagung) Roy Riady menyampaikan, uang diterima Nadiem setelah mengarahkan spesifikasi Chromebook menggunakan CDM atau Chrome Education Upgrade sehingga Google satu-satunya yang menguasai ekosistem pendidikan Indonesia.
“Uang yang diterima Nadiem berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia," kata Roy dalam sidang pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (5/1).
JPU mengungkapkan, sebagian besar sumber uang PT AKAB berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar Amerika Serikat. Uang ini sesuai dengan kekayaan Nadiem dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2022, yaitu terdapat perolehan harta jenis surat berharga senilai Rp5,59 triliun.
Selain Nadiem, ada juga 24 pihak lainnya yang diperkaya dalam kasus korupsi, baik secara pribadi maupun korporasi.
Akibat perbuatan Nadiem bersama-sama dengan para terdakwa lainnya, yaitu Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Jurist Tan, yang masih buron, negara mengalami kerugian sebesar Rp2,18 triliun.
JPU memerinci kerugian negara tersebut meliputi sebesar Rp1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek serta senilai 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp621,39 miliar akibat pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada program digitalisasi pendidikan.
Atas perbuatannya, Nadiem terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
JPU mengungkapkan, pengadaan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) laptop Chromebook 2020, 2021, dan 2022 bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada satuan pendidikan Kemendikbudristek serta Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Pengadaan laptop dilakukan dengan spesifikasi laptop Chromebook menggunakan CDM atau Chrome Education Upgrade, yang didasarkan pada arahan Nadiem melalui Jurist Tan, Ibam, Sri, dan Mulyatsyah," ungkap JPU.
Pernyataan itu sesuai dalam petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan maupun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Luar Biasa (SLB)/Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK), dengan sebanyak 1,16 juta CDM atau Chrome Education Upgrade.
Kendati demikian, JPU mengatakan, laptop yang tersebar di sekolah-sekolah Indonesia tersebut tidak berfungsi, terutama di daerah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal).
“Sehingga tujuan Asesmen Nasional Berbasis Komputer tidak tercapai serta siswa dan guru tidak bisa menggunakan untuk proses belajar-mengajar,” lanjut jaksa.
Jaksa juga mengungkapkan Nadiem bersama-sama dengan Ibam, Sri, Mulyatsyah, dan Jurist, telah memutuskan pengadaan CDM tanpa melalui identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia pada pengadaan lisensi CDM atau Chrome Education Upgrade pada Chromebook.
Kebutuhan itu direalisasikan melalui pengadaan CDM atau Chrome Education Upgrade pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen Paudasmen) 2020-2022. Padahal, hal itu tidak diperlukan dan tidak bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sehingga nilai harga untuk pengadaan satu unit laptop Chromebook tidak memasukkan harga CDM.
Tinggalkan Komentar
Komentar