periskop.id - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) memastikan pelayanan publik selama masa libur Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M berjalan optimal di seluruh Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada hasil pemantauan menyeluruh di berbagai satuan kerja pemasyarakatan dan keimigrasian di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Bali, dan Jakarta.
“Secara nasional, Kemenko Kumham Imipas menyimpulkan pelayanan publik selama Idulfitri 1447 H berjalan optimal di seluruh wilayah pemantauan. Pengamanan dilakukan secara ketat melalui berbagai mekanisme, termasuk pemanfaatan teknologi biometrik, penggunaan tanda pengenal bagi pengunjung, serta dukungan aparat TNI dan Polri,” kata Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, dalam keterangan tertulis, Senin (23/3).
Pemantauan intensif dilakukan oleh seluruh jajaran pimpinan tinggi madya, staf ahli, staf khusus, hingga pimpinan tinggi pratama. Data menunjukkan seluruh layanan berjalan tertib dan aman dengan dukungan petugas yang siaga serta sarana prasarana memadai sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Di sektor pemasyarakatan, layanan kunjungan Lebaran mengedepankan pendekatan humanis. Salah satu poin utama adalah pemberian hak warga binaan di momen hari kemenangan.
"Di Lapas Kelas I Semarang misalnya, terlaksana pemberian Remisi Khusus Idulfitri kepada 872 warga binaan pemasyarakatan (WBP)," ujar Andika.
Menurut Andika, pembinaan berkelanjutan menjadi kunci utama agar WBP siap berintegrasi kembali ke masyarakat.
Inovasi juga terlihat di Lapas Kelas I Cirebon yang menggunakan sistem biometrik untuk pengamanan kunjungan. Tercatat sebanyak 368 pengunjung menemui 82 WBP pada hari pertama dengan fasilitas jalur prioritas bagi kelompok rentan serta hiburan berupa penampilan band warga binaan.
Kesiapsiagaan serupa tampak di Jawa Timur. Rutan Kelas I Surabaya menerapkan kuota terbatas dan pembagian sesi ketat dengan melibatkan TNI-Polri. Sementara itu, Lapas Kelas I Surabaya membuka kunjungan selama enam hari dengan pengamanan berlapis untuk menjaga stabilitas keamanan.
Pemantauan di Jawa Barat, khususnya Lapas Kelas IIA Bogor, juga menunjukkan hasil positif.
“Hasilnya menunjukkan bahwa sarana prasarana telah siap, alur kunjungan tertata dengan baik, serta petugas dalam kondisi siaga penuh, sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ungkap Andika.
Di Rutan Kelas I Depok, pengecekan fasilitas dirangkaikan dengan sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2026. Sementara itu, di Jakarta, Lapas Kelas I Cipinang tetap beroperasi baik meskipun di tengah masa work from anywhere (WFA).
Namun, kondisi berbeda ada di Lapas Kelas IIA Cilegon, Banten, yang tidak menerapkan WFA demi mengantisipasi lonjakan kunjungan. Di sana, warga binaan juga mengikuti program pembinaan kerohanian melalui pesantren kilat bekerja sama dengan Kementerian Agama.
Di sektor keimigrasian, pemeriksaan di pintu masuk negara dan penerbitan dokumen perjalanan dipastikan tetap berjalan. Di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, fokus pemantauan tertuju pada transformasi digital untuk layanan yang lebih akurat.
Di Pelabuhan Tanjung Priok, layanan tetap normal termasuk pemeriksaan awak kapal. Kantor Imigrasi di wilayah ini tetap membuka layanan paspor dan izin tinggal pada pukul 08.00 hingga 15.00 WIB dengan skema piket pimpinan struktural untuk menjaga stabilitas. Hal serupa dilakukan di Kantor Imigrasi Jakarta Utara yang tetap melayani kuota paspor dan izin tinggal WNA secara konsisten.
Hal menarik ada dalam pelayanan di Kantor Imigrasi Cilegon, yakni adanya inovasi LAPOR SAPA (Layanan Paspor Sabtu Akhir Pekan). Meskipun tersedia fasilitas walk-in untuk kelompok prioritas, tercatat adanya penurunan permohonan paspor umrah yang dipengaruhi dinamika global di Timur Tengah.
Sesmenko Andika menekankan, penguatan kapasitas SDM dan sarana prasarana telah dipersiapkan matang untuk menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat.
“Tidak ditemukan gangguan signifikan selama pelaksanaan layanan. Seluruh kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Di sisi lain, sosialisasi regulasi hukum terbaru turut memperkuat kapasitas petugas dalam menjalankan tugas dan fungsi secara profesional," pungkas Andika.
Kemenko Kumham Imipas menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas pelayanan publik yang prima, aman, dan berkeadilan, terutama pada periode dengan intensitas tinggi seperti Hari Raya Idulfitri.
Tinggalkan Komentar
Komentar