Prabowo Curigai Keterlibatan TNI-Polri di 1.000 Tambang Ilegal

Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri mengusut dugaan keterlibatan jajaran mereka dalam operasional seribu tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Perintah ini disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026.

Prabowo mengungkap pemerintah telah menutup seribu tambang timah ilegal di kawasan tersebut sejak akhir tahun lalu. Ia mempertanyakan bagaimana operasi tambang sebanyak itu bisa berjalan tanpa terdeteksi oleh aparat keamanan setempat.

"Akhir tahun lalu kita telah tutup seribu tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Seribu tambang ilegal," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Ia menegaskan telah secara khusus meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk menyelidiki kemungkinan keterlibatan anggota mereka. Prabowo menyampaikan hal ini sebagai instruksi langsung, bukan sekadar imbauan.

"Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa seribu tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu," ujar Prabowo.

Ia mempertanyakan fungsi jabatan dan pangkat yang diberikan negara jika aparat tidak mampu menertibkan praktik ilegal sebesar itu di wilayahnya. Prabowo menegaskan kepemimpinan yang baik harus berani menindak jajaran sendiri.

"Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertibkan ini," tegas Prabowo.

Ia menambahkan, pemimpin dan komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri meski hal itu tidak mudah dilakukan. Prabowo mengaku sadar keputusan semacam ini kerap menimbulkan dilema personal.

"Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri," papar Prabowo.

Ia menegaskan sumpah jabatannya mengharuskan dirinya mengesampingkan perasaan pribadi dalam mengambil kebijakan. Prabowo menyatakan seluruh keputusannya harus murni berdasarkan kepentingan rakyat.

"Saya sadar saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia," tegas Prabowo.

Ia kembali menegaskan keyakinannya bahwa operasi tambang ilegal sebesar seribu titik mustahil berjalan tanpa sepengetahuan aparat kepolisian setempat. Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026 digelar menjelang peringatan HUT RI ke-81 pada 17 Agustus.

"Tidak mungkin seribu tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi," pungkas Prabowo.