Daerah Fiskal Rendah dan Bencana Jadi Prioritas TKD 2027

Periskop.id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap dua kriteria utama yang akan diusulkan Kementerian Dalam Negeri dalam penyaluran tambahan Transfer Keuangan Daerah pada 2027. Pengungkapan ini disampaikan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027.

Tito menjelaskan, besaran TKD tahun depan masih menunggu kalkulasi resmi dari Kementerian Keuangan. Ia menegaskan Kementerian Dalam Negeri akan memberikan usulan dan masukan kepada pemerintah daerah setelah angka tersebut ditetapkan.

"Konteks tahun depan, tahun depan tentu kita akan menunggu exercise dari Kementerian Keuangan tentang TKD di daerah," kata Tito dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, Jakarta, Jumat (14/8).

Ia merinci kriteria pertama yang menjadi prioritas usulan, yakni daerah dengan kapasitas fiskal rendah akibat Pendapatan Asli Daerah yang minim. Tito menegaskan kelompok daerah ini akan menjadi perhatian utama Kementerian Dalam Negeri.

"Kementerian Dalam Negeri akan mengusulkan, satu, membantu daerah-daerah yang fiskalnya rendah. Karena PAD-nya rendah. Itu prioritas," ujar Tito.

Ia menambahkan kriteria kedua yang menjadi fokus usulan tambahan TKD, yakni daerah-daerah yang masih terdampak bencana. Tito menegaskan kedua kriteria tersebut sebagai dua prioritas utama secara nasional.

"Jadi kalau ada tambahan TKD untuk secara nasional, di samping yang daerah-daerah yang PAD-nya rendah, itu yang menjadi prioritas. Kedua adalah daerah bencana. Daerah bencana yang di Sumatera yang masih terdampak," tegas Tito.

Ia menambahkan langkah pemantauan rutin yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi di tingkat daerah. Tito menyebut rapat koordinasi mingguan sebagai instrumen pemantauan tersebut.

"Di samping itu tentu kita juga mendorong kepada daerah-daerah ini agar tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi tiap daerah. Kami laksanakan rapat tiap hari Senin untuk menjaga itu," papar Tito.

Usulan prioritas tambahan TKD 2027 ini disampaikan Tito sebagai kelanjutan dari pemaparan realisasi TKD 2026 secara keseluruhan. Konferensi pers ini digelar usai penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR RI.