Periskop.id - Pemerintah Singapura menyiapkan voucher belanja senilai 300 dolar Singapura atau sekitar Rp4,17 juta per rumah tangga. Bantuan ini bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah lonjakan harga energi.

Voucher tersebut merupakan bagian dari paket bantuan senilai 900 juta dolar Singapura atau setara Rp12,5 triliun. Paket ini disiapkan untuk membantu rumah tangga dan pelaku usaha menghadapi kenaikan biaya hidup akibat harga energi yang melonjak imbas ketidakpastian di Timur Tengah.

"Kami memperkirakan harga energi global akan tetap tinggi, yang akan berdampak pada kenaikan biaya bensin, solar, listrik, serta sejumlah barang impor," ujar Menteri Keuangan Kedua Singapura Jeffrey Siow dalam konferensi pers, Kamis (30/7).

Selain voucher belanja, pemerintah juga bakal memberikan tambahan potongan tagihan listrik dan utilitas pada Oktober 2026 dan Januari 2027. Langkah ini disebut sebagai antisipasi atas proyeksi harga energi yang belum akan turun dalam waktu dekat.

Bantuan tidak hanya menyasar rumah tangga. Pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) turut mendapat perhatian lewat skema hibah tunai.

Setiap UKM yang mempekerjakan minimal satu karyawan lokal berhak atas hibah tunai minimal 500 dolar Singapura atau Rp6,96 juta. Nilai bantuan maksimalnya mencapai 2.500 dolar Singapura atau Rp34,80 juta per perusahaan, dan akan disalurkan pada November mendatang.

Pedagang di pusat jajanan atau hawker centre juga kebagian bantuan sewa sebesar 1.200 dolar Singapura atau Rp16,70 juta. Sementara itu, pedagang di pasar tradisional memperoleh 600 dolar Singapura atau Rp8,35 juta selama enam bulan, terhitung sejak September 2026 hingga Februari 2027.

Pemerintah Singapura memperkirakan sekitar 160 ribu UKM bakal merasakan manfaat dari rangkaian program tersebut.

Dukungan lain datang dari perluasan porsi penjaminan risiko kredit bagi pelaku usaha, dari sebelumnya 50% menjadi 70%. Kebijakan ini berlaku untuk dua skema pembiayaan, yakni pinjaman modal kerja dan pinjaman proyek.

Skema pinjaman proyek yang tadinya hanya berlaku untuk proyek di luar negeri kini diperluas ke proyek domestik. Perusahaan konstruksi lokal jadi pihak yang bisa memanfaatkan perluasan skema ini.

Kebijakan ini dilaporkan pertama kali oleh The Straits Times pada Kamis (30/7), yang menyebut paket bantuan tersebut sebagai respons pemerintah atas tekanan biaya hidup yang dipicu gejolak harga energi global.

"Kami memperkirakan harga energi global akan tetap tinggi, yang akan berdampak pada kenaikan biaya bensin, solar, listrik, serta sejumlah barang impor," kata Jeffrey Siow.