Periskop.id - Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengumumkan pembentukan koalisi pertahanan maritim internasional untuk kawasan Laut Merah. Langkah ini diambil menyusul blokade maritim yang diberlakukan kelompok Houthi terhadap Saudi sejak 20 Juli lalu.
Rencana tersebut muncul setelah Riyadh menggelar pertemuan yang mempertemukan perwakilan 43 negara dan Uni Eropa. Kementerian Pertahanan Saudi menjelaskan, koalisi itu dirancang untuk melindungi jalur pelayaran internasional, kebebasan navigasi, dan perdagangan global, khususnya di Laut Merah, Selat Bab el-Mandeb, dan Teluk Aden.
"Koalisi ini bersifat murni defensif, tidak menargetkan negara, aliansi, atau organisasi internasional mana pun, dan akan menjalankan seluruh aktivitasnya dengan sepenuhnya mematuhi hukum internasional sembari menghormati kedaulatan negara dan melindungi kebebasan navigasi," demikian pernyataan bersama negara-negara pendiri koalisi dalam pertemuan di Riyadh, Kamis (30/7).
Pernyataan bersama itu juga menetapkan Arab Saudi sebagai negara pendiri sekaligus pemimpin koalisi. Riyadh pun ditunjuk sebagai lokasi markas besar permanen aliansi maritim tersebut.
Dalam pertemuan itu, para peserta turut membahas rancangan piagam koalisi, struktur organisasi, pengaturan komando dan kendali, hingga mekanisme operasional ke depan. Kementerian Pertahanan Saudi menegaskan, seluruh partisipan telah menyepakati penyelesaian prosedur pembentukan koalisi, termasuk draf akhir piagam yang membuka jalan bagi peluncuran dan operasional aliansi.
Sejauh ini koalisi tersebut didukung oleh 14 negara dari total 43 negara yang hadir dalam pertemuan, termasuk Arab Saudi sendiri. Kuwait, Bahrain, Qatar, Turki, Pakistan, Yordania, Mesir, Sudan, Somalia, Djibouti, dan Bangladesh tercatat sebagai penanda tangan pernyataan bersama dukungan pembentukan koalisi.
Militer Amerika Serikat turut hadir dalam pertemuan di Riyadh, diwakili komandan Pusat Komando Pasukan Korps Marinir AS (MARCENT) Letnan Jenderal Joseph Clearfield bersama atase pertahanan Kedutaan Besar AS di Riyadh.
Ketegangan di Laut Merah meningkat sejak Houthi yang didukung Iran memberlakukan blokade maritim terhadap Saudi pada 20 Juli. Kelompok pemberontak Yaman itu juga mengklaim telah menyerang sejumlah kapal terkait Saudi yang dianggap melanggar blokade tersebut.
Kementerian Pertahanan Saudi menyebut koalisi pertahanan maritim ini sebagai inisiatif internasional yang terbuka bagi semua negara yang ingin bergabung, tidak terbatas pada 14 negara pendiri awal.
"Pintu tetap terbuka bagi negara-negara lainnya untuk bergabung dengan piagam koalisi setelah menyelesaikan prosedur nasional mereka," tandas Kementerian Pertahanan Saudi dalam pernyataannya.
Tinggalkan Komentar
Komentar