Periskop.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan fenomena El Nino diperkirakan bertahan setidaknya hingga awal kuartal I 2027. Kondisi tersebut berpotensi membuat musim kemarau 2026 lebih kering dan panjang, sekaligus meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, perkembangan El Nino juga berpotensi beriringan dengan Indian Ocean Dipole atau IOD positif pada September hingga Desember 2026. Kombinasi kedua fenomena itu perlu diantisipasi karena dapat semakin menekan pembentukan hujan di sejumlah wilayah Indonesia.
"Informasi iklim ini sejalan dengan prediksi BMKG, dimana fenomena El Nino diproyeksikan bertahan hingga awal 2027 dan memicu kondisi kemarau yang lebih kering dari normal," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/7).
Lebih dari Separuh Wilayah Masuk Musim Kemarau
Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 509 Zona Musim atau sekitar 54,5% wilayah daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. Wilayah tersebut mencakup sebagian besar Pulau Jawa serta sejumlah daerah di Sumatra, Kalimantan, dan Papua.
BMKG memperkirakan puncak musim kemarau tahun ini paling banyak terjadi pada Agustus, mencakup sekitar 48,84% Zona Musim. Kemarau kemudian berlanjut pada September dengan cakupan sekitar 25,41% Zona Musim.
Pemutakhiran prediksi musim kemarau BMKG juga menunjukkan sebanyak 437 Zona Musim diperkirakan mengalami durasi kemarau yang lebih panjang daripada kondisi normal. Pada pembaruan Juni 2026, peluang El Nino mencapai kategori moderat tercatat sebesar 98%, sedangkan peluang mencapai kategori kuat sebesar 62%.
Prediksi BMKG sejalan dengan proyeksi lembaga iklim Amerika Serikat, NOAA. Pembaruan 9 Juli 2026 memperkirakan El Nino memiliki peluang 97% untuk bertahan hingga awal 2027. NOAA juga mencatat peluang 81 persen terjadinya El Nino sangat kuat pada periode Oktober hingga Desember 2026. Namun, dampaknya tidak otomatis sama di seluruh daerah karena kondisi lokal turut menentukan distribusi hujan.
Ribuan Titik Panas Mulai Terdeteksi
Musim kemarau yang lebih kering meningkatkan potensi kebakaran pada lahan gambut, perkebunan, semak belukar, dan kawasan hutan. BMKG mencatat sekitar 4.900 titik panas telah muncul hingga akhir Juli 2026. Risiko karhutla diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September, terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Lima provinsi menjadi perhatian utama, yakni Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Jambi. Daerah-daerah tersebut dinilai membutuhkan pengawasan titik panas, patroli, pembasahan gambut, serta respons pemadaman yang lebih intensif.
Risiko tersebut mulai terlihat dari luas lahan yang terbakar. BNPB mencatat karhutla di Riau mencapai 15.372,88 hektare hingga 28 Juli 2026. Di Kalimantan Barat, luas lahan terdampak mencapai 28.680,47 hektare, sedangkan Kalimantan Tengah mencatat sekitar 1.268,33 hektare.
Sumatra Selatan juga mencatat 520 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar sekitar 664,87 hektare. Sementara itu, Jambi mencatat sekitar 213,05 hektare lahan terbakar yang tersebar di sembilan kabupaten dan dua kota.
Operasi Modifikasi Cuaca Diperkuat
Untuk menghadapi ancaman tersebut, BMKG bersama BNPB, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC di wilayah rawan.
Operasi itu digunakan untuk membantu menjaga ketersediaan air di waduk serta membasahi lahan gambut agar tetap lembap dan tidak mudah terbakar. OMC telah diperkuat di sejumlah daerah, termasuk Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, dan wilayah pendukung di Jawa Barat.
BNPB juga mengombinasikan OMC dengan pembangunan sumur bor, pipanisasi, pembagian air bersih, pemadaman darat, patroli udara, dan pengeboman air. Langkah itu dilakukan karena kekeringan telah berdampak pada puluhan ribu warga di sejumlah daerah di Jawa.
BMKG merekomendasikan sektor pertanian mempercepat masa tanam sebelum defisit air mencapai puncak, menggunakan varietas tanaman berumur pendek, dan memprioritaskan distribusi air pada fase penting pertumbuhan tanaman. Pemerintah daerah juga diminta mengantisipasi gangguan pasokan pangan, peningkatan pencemaran udara, dan risiko penyakit pernapasan akibat asap karhutla.
Meski proyeksi El Nino menunjukkan tingkat keyakinan tinggi, prediksi iklim tetap bersifat dinamis dan dapat diperbarui mengikuti perkembangan suhu laut serta kondisi atmosfer. Masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah perlu memantau informasi resmi BMKG agar langkah mitigasi disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Tinggalkan Komentar
Komentar