Trump Ancam Sanksi Bank China yang Berbisnis dengan Iran

Periskop.id - Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka kemungkinan menjatuhkan sanksi terhadap bank-bank China yang membantu transaksi dengan Iran, ketika Washington memperluas tekanan ekonomi terhadap Teheran melalui kampanye Operation Economic Outcast. Namun, hingga saat ini belum ada bank besar China yang diumumkan masuk dalam daftar sanksi terbaru.

Pernyataan Trump disampaikan di Gedung Putih pada Kamis (27/8/2026), setelah ia ditanya mengapa Washington belum menjatuhkan sanksi kepada lembaga keuangan China yang masih memfasilitasi bisnis dengan Iran.

"Siapa bilang saya tidak akan melakukannya?" kata Trump kepada wartawan ketika ditanya mengapa AS tidak menjatuhkan sanksi terhadap entitas-entitas China terkait kegiatan bisnis mereka dengan Iran.

"Anda tidak tahu apakah saya melakukannya ... Saya tidak harus mengumumkan semuanya, bukan?" ujarnya.

Reuters melaporkan, pemerintahan Trump memang belum mengambil langkah paling keras terhadap lembaga keuangan China, meski Washington telah memperingatkan seluruh negara dan perusahaan yang mempertahankan hubungan ekonomi dengan Iran mengenai risiko sanksi sekunder.

AS Perluas Ancaman Sanksi Sekunder

Tekanan tersebut merupakan bagian dari Operation Economic Outcast yang diluncurkan Departemen Keuangan AS pada Senin (24/8/2026) atas arahan Trump. Kampanye itu dirancang untuk memutus sumber pendapatan dan jaringan keuangan yang masih menghubungkan Iran dengan perekonomian global. 

Departemen Keuangan AS menyatakan, pihak asing yang membantu Iran melakukan pencucian uang atau menghindari sanksi berisiko kehilangan akses ke sistem keuangan Amerika Serikat. Washington juga memperluas jenis kegiatan yang dapat terkena sanksi sekunder, terutama di lima sektor, yakni aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran. 

Langkah awal kampanye tersebut memasukkan hampir 60 individu, perusahaan dan kapal ke daftar sanksi karena dituding membantu program nuklir dan rudal Iran, operasi siber, maupun perdagangan minyak.

Sejumlah perusahaan yang berbasis di China dan Hong Kong termasuk dalam daftar tersebut. Misalnya, Departemen Keuangan AS menyebut perusahaan pelayaran yang terhubung dengan kapal pengangkut minyak Iran menuju China.

Namun, Reuters mencatat tidak ada lembaga keuangan China yang masuk dalam paket sanksi 24 Agustus. Menteri Keuangan AS Scott Bessent saat itu juga belum memastikan kapan Washington akan mengambil tindakan terhadap bank China.

Bessent sebelumnya menyatakan AS ingin memberikan waktu kepada negara dan perusahaan untuk menghentikan hubungan bisnis yang dianggap membantu Iran sebelum sanksi lanjutan diterapkan. Menurutnya, Washington juga mempertimbangkan dampak sistemik jika sanksi dikenakan terhadap lembaga keuangan besar.

Kenapa China Jadi Kunci?

Posisi China penting karena negara tersebut selama beberapa tahun terakhir menjadi pembeli terbesar minyak Iran. Data perusahaan analitik Kpler yang dikutip Reuters menunjukkan, China membeli lebih dari 80% minyak Iran yang dikapalkan sepanjang 2025, atau rata-rata sekitar 1,38 juta barel per hari. Volume itu setara sekitar 13,4% dari total impor minyak China melalui jalur laut pada tahun tersebut.

Minyak Iran menarik bagi kilang independen China karena umumnya dipasarkan dengan diskon besar akibat keterbatasan pembeli di tengah sanksi AS. Sebaliknya, perusahaan minyak negara besar China secara umum telah menghindari pembelian langsung minyak Iran selama beberapa tahun karena khawatir terhadap sanksi Amerika. 

Sebagian perdagangan lebih banyak dilakukan melalui kilang independen dan jalur perdagangan yang sulit dilacak, termasuk penggunaan negara ketiga sebagai titik transit.

Kondisi itu membuat bank dan sistem pembayaran menjadi salah satu titik krusial. Jika Washington benar-benar menjatuhkan sanksi kepada lembaga keuangan yang memproses pembayaran minyak Iran, maka tekanan tidak hanya menyasar kapal dan penjual, tetapi juga jalur yang mengubah ekspor minyak menjadi pendapatan bagi Teheran.

Departemen Keuangan AS secara eksplisit menyatakan, pihak yang membantu Iran menghindari sanksi dapat diputus dari sistem dolar.

China Tolak Tekanan AS

Beijing sendiri telah menyatakan keberatan terhadap kampanye tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian pada Selasa (25/8) mengatakan Beijing menolak sanksi unilateral yang tidak memiliki dasar hukum internasional maupun mandat Dewan Keamanan PBB.

China juga menegaskan, kerja samanya dengan Iran berlangsung dalam kerangka hukum internasional dan tidak seharusnya diganggu oleh Washington. Beijing menyatakan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya.

Sikap itu menunjukkan potensi gesekan baru antara Washington dan Beijing apabila sanksi benar-benar diperluas ke bank-bank besar China. Reuters menilai pemerintah AS sejauh ini masih berhati-hati karena tindakan terhadap lembaga keuangan besar China dapat berdampak lebih luas terhadap sistem keuangan dan hubungan dagang kedua negara. Trump dan Presiden China Xi Jinping juga dijadwalkan bertemu pada akhir September.

Dengan kata lain, ancaman terhadap bank China menjadi salah satu instrumen paling kuat yang dimiliki Washington, tetapi sekaligus membawa risiko eskalasi ekonomi yang jauh melampaui Iran.

Iran Bawa Persoalan ke PBB

Iran pun menolak kampanye ekonomi Amerika Serikat dan menyebut tekanan tersebut sebagai bentuk perang ekonomi. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengirim surat kepada pimpinan dan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Operation Economic Outcast diumumkan. 

Teheran meminta komunitas internasional menolak tekanan ekonomi sepihak Washington. Pemerintah Iran selama ini berpendapat sanksi AS melanggar hukum internasional, sementara Washington menilai tekanan finansial diperlukan untuk melemahkan sumber pendanaan pemerintah Iran dan Garda Revolusi.

China mengambil posisi serupa dalam persoalan legalitas sanksi sepihak. Beijing mengatakan maximum pressure justru berisiko memperbesar ketegangan serta mengganggu stabilitas ekonomi dan keuangan global.

Konflik Bergeser dari Militer ke Tekanan Ekonomi

Tekanan terbaru muncul sekitar enam bulan setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Konflik kemudian berkembang dengan serangan balasan Iran dan gangguan besar terhadap jalur energi di kawasan Teluk.

Washington dan Teheran sempat mencapai memorandum pada pertengahan Juni untuk memperpanjang gencatan senjata serta membuka jalan menuju penyelesaian konflik. Salah satu bagian pentingnya berkaitan dengan pemulihan lalu lintas di Selat Hormuz.

Namun, kesepakatan tersebut tidak menghasilkan perdamaian permanen. Trump kemudian menyatakan perjanjian tidak lagi berlaku pada Juli setelah muncul perselisihan baru, sementara Iran kembali mengaitkan pembukaan penuh Selat Hormuz dengan pencabutan blokade dan sanksi.

Intensitas serangan langsung kini menurun, tetapi konflik belum terselesaikan. Pemerintahan Trump saat ini lebih menonjolkan tekanan ekonomi untuk memaksa Iran kembali berunding. Trump pada Kamis bahkan mengatakan AS sedang tidak melakukan pembicaraan dengan Teheran.

Efektivitas Sanksi Bergantung pada China

Tantangan terbesar Washington adalah apakah mitra ekonomi utama Iran benar-benar dapat dipaksa ikut menutup akses Teheran ke perdagangan global.

Reuters mencatat sejumlah negara telah mendapat tekanan untuk mengurangi transaksi dengan Iran, tetapi China dan India menjadi contoh mitra yang secara ekonomi jauh lebih sulit ditekan dibandingkan negara dengan ketergantungan besar terhadap sistem dolar AS.

Bagi Iran, kelangsungan ekspor minyak ke China merupakan salah satu jalur penting untuk memperoleh pemasukan di tengah tekanan sanksi dan gangguan perang.

Karena itu, pertanyaan mengenai apakah Trump benar-benar akan menyasar bank China menjadi penentu penting dari fase baru Operation Economic Outcast. Jika sanksi berhenti pada perusahaan kecil, kapal, dan perantara, Iran masih memiliki ruang untuk mencari jalur alternatif. Jika bank besar China ikut menjadi sasaran, tekanan terhadap Teheran bisa meningkat tajam, tetapi risiko konflik ekonomi AS-China juga membesar.

Untuk saat ini, Washington baru membuka opsi tersebut. Trump belum mengumumkan nama bank China yang menjadi sasaran ataupun waktu penerapan sanksi.