Periskop.id - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal berencana menemui langsung pekerja sekaligus manajemen Tokopedia dan TikTok untuk menindaklanjuti PHK massal di kedua perusahaan. Pertemuan itu akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan ditargetkan terlaksana dalam waktu dekat.
Said Iqbal memaparkan, pemerintah tidak bisa mengambil sikap hanya berdasarkan satu sisi cerita. Fakta di lapangan harus dikumpulkan secara menyeluruh sebelum langkah lebih lanjut ditentukan.
"Saya sedang mengatur waktu untuk bertemu langsung dengan para pekerja maupun pihak perusahaan. Kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi. Pemerintah harus mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7).
Tokopedia dan TikTok, menurutnya, termasuk dalam kategori industri ekonomi digital berbasis platform. Karakteristik sektor ini dinilai berbeda dari industri manufaktur, sehingga setiap persoalan ketenagakerjaan perlu dikaji secara menyeluruh.
"Tokopedia dan TikTok merupakan bagian dari industri ekonomi digital berbasis platform. Karena itu, kami akan turun terlebih dahulu mencari fakta di lapangan. Saya akan mengajak Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersama-sama melakukan pendalaman agar diketahui secara jelas akar persoalannya," ujarnya.
Apabila hasil pendalaman menemukan adanya pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan, Said Iqbal menegaskan pemerintah siap bertindak sesuai kewenangan yang dimiliki.
"Kalau ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, tentu harus diluruskan. Negara hadir untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan seluruh ketentuan hukum dipatuhi," tegas Said Iqbal.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa tidak semua PHK berakar dari pelanggaran hukum. Bila penyebabnya berkaitan dengan dinamika pasar, perubahan model bisnis, atau tekanan ekonomi, pemerintah akan mendorong dialog konstruktif antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja.
"Tidak semua persoalan PHK memiliki penyebab yang sama. Kalau masalahnya berkaitan dengan situasi pasar atau kondisi bisnis perusahaan, tentu kita akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik yang tetap melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha," jelasnya.
Pendekatan dialog yang difasilitasi pemerintah ini bukan hal baru. Said Iqbal menyebut metode serupa pernah berhasil diterapkan dalam sejumlah kasus hubungan industrial sebelumnya, termasuk menyelamatkan sekitar 4.000 pekerja dari ancaman PHK.
"Pengalaman kami menunjukkan bahwa dialog yang difasilitasi pemerintah dapat menghasilkan solusi yang baik. Dalam salah satu kasus, sekitar 4.000 pekerja berhasil diselamatkan dari ancaman PHK melalui pendekatan tersebut. Karena itu, pendekatan yang sama akan kami lakukan terhadap persoalan di sektor ekonomi digital," ujar Said Iqbal.
Dalam waktu dekat, pertemuan antara Said Iqbal, perwakilan Kemenaker, pekerja, dan manajemen Tokopedia-TikTok ditargetkan segera terlaksana untuk mendapatkan gambaran langsung kondisi di lapangan.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan terus hadir untuk melindungi pekerja sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat. Prinsipnya sederhana, setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan fakta, melalui dialog, dan dengan tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku," tutup Said Iqbal.
Tinggalkan Komentar
Komentar