Pramono Ajak Warga Jakarta Terbuka Isi Sensus Ekonomi 2026

Periskop.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta warga Jakarta bersikap terbuka dan memberikan data akurat saat petugas Badan Pusat Statistik (BPS) mendatangi mereka untuk Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan, pendataan ini murni untuk pemetaan ekonomi, bukan urusan pajak.

Pramono mengaku sudah menjalani proses pendataan tersebut secara langsung. Ia mengklaim telah menjawab seluruh pertanyaan petugas BPS sesuai kondisi sebenarnya.

"Petugas BPS hari ini secara langsung menanyakan sesuai dengan tugas yang ditugaskan dalam sensus kali ini, saya sudah menjawab secara apa adanya," kata Pramono usai mengikuti pendataan oleh petugas BPS di Balai Kota, Senin (31/8).

Menurutnya, keterbukaan warga sangat krusial agar pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai aktivitas ekonomi di Jakarta. Pramono juga mengimbau warga yang masih menutup diri agar tak perlu khawatir dengan kedatangan petugas sensus.

"Ini tidak ada hubungan sama sekali dengan perpajakan ataupun hal-hal lain. Ini betul-betul Sensus Ekonomi untuk mengetahui potret kondisi dan keadaan di Jakarta," tegasnya.

Ia menambahkan, substansi pertanyaan dalam sensus bersifat rahasia dan dilindungi undang-undang. Pramono menyebut sensus sebagai tugas konstitusional untuk menghasilkan basis data ekonomi yang valid.

Sekretaris Utama BPS RI Zulkipli mengungkapkan, pendataan di DKI Jakarta akan diperpanjang hingga 15 September 2026. Langkah ini diambil untuk menyisir perusahaan dan pelaku usaha yang belum terdata atau belum berhasil ditemui petugas.

Berdasarkan Preliminary List (Preslist), cakupan pendataan di Jakarta saat ini sebenarnya telah mencapai 111%.

Meski begitu, BPS mencatat masih ada sejumlah unit usaha yang keberadaannya belum ditemukan atau proses verifikasi dokumennya belum rampung.

"Kami akan mendatangi kembali perusahaan-perusahaan itu hingga 15 September nanti. Kami juga mengajak pelaku usaha yang belum terdata untuk proaktif menghubungi kantor BPS terdekat," pungkas Zulkipli.