LKPP: 46,83% Belanja Pemerintah Semester I Diserap UMKM

Periskop.id - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa mengungkap hampir separuh belanja pemerintah pada semester pertama 2026 diserap oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengungkapan ini disampaikan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027.

Sarah menjelaskan, mendorong partisipasi UMKM menjadi orientasi utama di balik kebijakan konsolidasi pengadaan yang tengah dijalankan. Ia menegaskan tujuan jangka panjang dari kebijakan tersebut bagi pelaku usaha lokal.

"Konsolidasi itu sendiri tentunya ada maksud, ada tujuannya. Orientasi pertamanya adalah untuk terus mendorong UMKM sebagai pelaku usaha," kata Sarah dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, Jakarta, Jumat (14/8).

Ia menjelaskan lebih lanjut soal dorongan bagi pelaku usaha lokal di tingkat pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan. Sarah menegaskan harapan agar pelaku usaha yang sudah lama berkecimpung dapat naik kelas menjadi penyedia yang lebih besar.

"Di mana UMKM untuk di lokal, di pemerintah daerah, kita terus akan dorong pelaku-pelaku usaha lokal supaya bisa ikut berpartisipasi dalam proses pengadaan dan bahkan yang mungkin sudah cukup lama bisa naik kelas sehingga sudah bisa juga menjadi penyedia yang sedikit lebih besar lagi," ujar Sarah.

Ia merinci data realisasi belanja pemerintah yang diserap UMKM hingga pertengahan tahun ini. Sarah menegaskan angka tersebut sebagai bukti konkret keberpihakan kebijakan pengadaan terhadap pelaku usaha kecil.

"Secara umum sampai semester pertama ini hasil belanja pemerintah di semester pertama itu sudah masuk ke angka 46,83%. Jadi artinya belanja pemerintah yang penyedianya adalah UMKM itu sudah sebesar 46,83% dari anggaran masing-masing," tegas Sarah.

Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sarah juga menuturkan soal tingginya penggunaan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah. Pengungkapan ini disampaikan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027.

Sarah merinci angka rata-rata belanja pemerintah yang menggunakan produk buatan dalam negeri, yang disebutnya lebih tinggi dibanding capaian serapan UMKM. Ia menegaskan capaian tersebut sebagai indikator positif kemandirian industri nasional.

"Untuk produksi dalam negeri, lebih baik lagi angkanya, rata-rata belanja pemerintah sudah menggunakan atau beli produk dalam negeri hingga 91%," kata Sarah.

Data serapan produk dalam negeri ini disampaikan Sarah sebagai pelengkap dari data serapan belanja pemerintah oleh UMKM yang sebelumnya dipaparkan. Konferensi pers ini digelar usai penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR RI