Prabowo Patok Target Pertumbuhan Ekonomi 6% Tahun Depan

Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 mencapai 6%. Target ini disampaikan dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027.

Prabowo membandingkan target tersebut dengan capaian target pada tahun anggaran berjalan saat ini. Ia menegaskan target pertumbuhan 2027 dipatok lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027, Jakarta, Jumat (14/8).

Ia menambahkan target pengendalian inflasi yang menyertai proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut. Prabowo menyebut kisaran inflasi yang ingin dijaga pemerintah sepanjang tahun mendatang.

"Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%," ujar Prabowo.

Ia mengaitkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan nasional. Prabowo menegaskan efektivitas APBN turut berperan penting dalam pencapaian target tersebut.

"Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun," tegas Prabowo.

Target pertumbuhan ekonomi ini disampaikan Prabowo sebagai bagian dari rangkaian asumsi dasar makro RAPBN 2027 yang turut mencakup nilai tukar rupiah, suku bunga, dan harga minyak mentah Indonesia. Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 ini digelar dalam rangka pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPR RI.

Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Sosial

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menjabarkan makna tema kebijakan fiskal tahun 2027 yang mengusung slogan "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat". Penjabaran ini disampaikan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPR RI.

Puan menjelaskan, tema tersebut harus dimaknai sebagai upaya mempertemukan dua aspek yang selama ini kerap dipandang terpisah, yakni pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial. Ia menegaskan kedua aspek tersebut harus berjalan seiring.

"Tema kebijakan fiskal tahun 2027 tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial," kata Puan.

Ia merinci, delapan bidang program prioritas nasional yang menjadi arah kebijakan pembangunan tahun depan. Puan menegaskan seluruh program tersebut harus dijalankan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional.

"Program prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional," ujar Puan.

Ia menegaskan, pembangunan nasional pada dasarnya merupakan instrumen negara untuk menjaga persatuan bangsa. Puan menyebut kesetaraan akses pelayanan publik dan kesempatan ekonomi sebagai wujud konkret dari upaya tersebut.

"Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan," tegas Puan.

Ia menegaskan, tidak boleh ada masyarakat yang merasa terabaikan hanya karena faktor geografis tempat tinggalnya. Puan secara spesifik menyebut sejumlah kategori wilayah yang kerap dianggap jauh dari jangkauan negara.

"Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil," papar Puan.

Penjabaran tema kebijakan fiskal ini disampaikan Puan sebagai pengantar sebelum agenda utama sidang, yakni pidato kenegaraan Presiden terkait penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027. Rapat Paripurna DPR RI ini turut menandai pembukaan tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029.