Anggaran ESDM Melonjak 170% di RAPBN 2027

Periskop.id - Pemerintah mematok anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp1.504,7 triliun. Angka ini justru turun tipis dibanding porsi belanja K/L pada 2026 yang tercatat Rp1.510,5 triliun.

Meski total anggaran K/L menyusut, sejumlah kementerian dan lembaga tertentu justru kebagian kenaikan anggaran signifikan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tercatat sebagai penerima kenaikan anggaran paling besar dibanding kementerian/lembaga lain.

Anggaran Kementerian ESDM pada RAPBN 2027 dipatok sebesar Rp27,37 triliun. Jumlah tersebut melonjak 170,5% dibandingkan outlook anggaran 2026 yang hanya Rp10,12 triliun.

Lonjakan anggaran ESDM ini terutama didorong oleh Program Energi dan Ketenagalistrikan. Program tersebut mengalami kenaikan Rp17,10 triliun, dari Rp5,95 triliun pada APBN 2026 menjadi Rp23,05 triliun di RAPBN 2027.

Peringkat kedua kenaikan anggaran terbesar ditempati Mahkamah Agung (MA). Anggaran lembaga peradilan tertinggi ini naik 31,1% menjadi Rp19,34 triliun, dari sebelumnya Rp14,75 triliun pada outlook APBN 2026.

Kementerian Perhubungan menyusul di posisi ketiga dengan anggaran yang naik menjadi Rp32,93 triliun pada RAPBN 2027. Angka itu bertambah dari alokasi sebelumnya sebesar Rp28,49 triliun di outlook 2026.

Kenaikan anggaran Kementerian Perhubungan utamanya disokong oleh program infrastruktur konektivitas. Program ini melonjak menjadi Rp22 triliun pada RAPBN 2027.

Dari data tersebut, tiga kementerian dan lembaga menjadi sorotan karena kenaikan anggarannya paling tinggi secara persentase maupun nominal. Kementerian ESDM memimpin dengan kenaikan lebih dari 170%, jauh di atas MA dan Kemenhub yang masing-masing naik di bawah 32%.

Kenaikan tajam anggaran sektor energi dan ketenagalistrikan sejalan dengan besarnya alokasi program terkait di Kementerian ESDM. Program Energi dan Ketenagalistrikan tercatat menjadi komponen dengan pertambahan anggaran terbesar di kementerian tersebut untuk tahun anggaran 2027.

Sementara itu, penambahan anggaran di Mahkamah Agung dan Kementerian Perhubungan menunjukkan fokus pemerintah tetap terbagi ke sektor peradilan dan konektivitas infrastruktur. Kedua sektor ini mendapat porsi tambahan meski total belanja K/L secara keseluruhan menurun.

Total belanja K/L yang turun tipis dari Rp1.510,5 triliun menjadi Rp1.504,7 triliun mengindikasikan adanya realokasi anggaran antar-kementerian. Sejumlah kementerian dan lembaga kemungkinan mengalami pemangkasan anggaran seiring kenaikan signifikan yang dinikmati ESDM, MA, dan Kemenhub.