Tukang Pentol Masuk Desil 9-10, Purbaya Akui DTSEN Masih Perlu Perbaikan

Periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) masih perlu diperbaiki untuk memastikan pengelompokan masyarakat berdasarkan desil semakin akurat.

Purbaya mengatakan pemerintah tengah melakukan perbaikan terhadap DTSEN menyusul masih ditemukannya ketidaktepatan dalam pengelompokan desil masyarakat. Ia berharap kualitas data tersebut akan lebih baik pada tahun depan.

"Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini ya," ujar Purbaya kepada media, Jakarta, Rabu (26/8).

Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan telah memberikan tambahan anggaran untuk mendukung perbaikan DTSEN dan pelaksanaan sensus. Total anggaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan tersebut disebut mencapai sekitar Rp7 triliun lebih.

"Jadi DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun, 7 triliun lebih sedikit ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk BPS," terangnya.

Purbaya menjelaskan tambahan anggaran tersebut diberikan untuk memastikan kualitas DTSEN semakin baik. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat menentukan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran berbagai kebijakan secara lebih tepat.

"Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun, penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus. Jadi tahun depan seharusnya sih akan lebih baik," ungkapnya.

Purbaya menekankan bahwa pemerintah masih terus membenahi kualitas data agar kebijakan yang menggunakan basis desil dapat diterapkan secara lebih tepat sasaran.

"Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," tambah Purbaya.

Adapun pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite, bagi masyarakat yang masuk dalam Desil 9 dan Desil 10.

Purbaya mengatakan penerapan pembatasan tersebut belum dipastikan karena pemerintah masih melihat kondisi ekonomi serta kemampuan masyarakat. Pemerintah juga masih memastikan sistem yang digunakan telah siap sebelum kebijakan dijalankan.

"Kita lihat kondisi seperti apa ekonominya dan masyarakatnya, tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau udah siap yaudah kita jalankan," tegasnya.

Lebih jauh, kesiapan sistem menjadi salah satu hal penting sebelum pembatasan diberlakukan. Menurut Purbaya, apabila dalam penerapan kebijakan nantinya masih ditemukan masyarakat yang mengalami persoalan akibat ketidaktepatan data, pemerintah akan menanganinya secara kasus per kasus.

"Tapi kalau yang gitu kan pasti nggak semuanya kan dengan beberapa orang ya kalau ada masalah ya kita.. saya belum sampai DTSEN yang baru keluar, kita akan handle case by case ya," tutupnya.