Purbaya Tegaskan Komitmen Pemerintah Jaga Akuntabilitas APBN

Periskop.id - Pemerintah memastikan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus terjaga secara kredibel, adaptif, serta responsif.

Hal itu tersermin usai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan predikat WTP kesepuluh yang berhasil diraih secara konsisten sejak LKPP 2016. Menurutnya, raihan tersebut membuktikan keseriusan penuh dalam mengawal akuntabilitas seluruh dana publik.

"Opini WTP ini adalah Opini WTP yang kesepuluh kalinya diperoleh Pemerintah sejak LKPP Tahun 2016. Hal ini menunjukkan konsistensi dan keseriusan pemerintah untuk selalu menjaga akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara," ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (27/8).

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak berpuas diri hanya pada pencapaian predikat WTP tersebut. Sajian data dalam laporan keuangan akan difokuskan untuk memandu perumusan kebijakan strategis dan memberikan transparansi informasi bagi publik.

Prinsip kehati-hatian, kompetensi tinggi, serta integritas terus diterapkan dalam setiap lini pengelolaan APBN. Skema fiskal ini dirancang agar tetap tangguh menahan guncangan eksternal sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"APBN akan terus dijaga tetap sehat dan kredibel sehingga menjadi instrumen fiskal yang adaptif, responsif, dan efektif dalam menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan rakyat," tegasnya.

Purbaya membeberkan bahwa lanskap ekonomi global sepanjang tahun 2025 diwarnai ketegangan geopolitik dan hambatan rantai pasok. Namun, ketahanan ekonomi domestik terbukti membentengi Indonesia dari dampak buruk fragmentasi perdagangan dunia tersebut.

Kondisi tersebut dibuktikan lewat laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 yang sukses menembus 5,11%. Di sisi lain, tingkat inflasi berhasil ditekan pada angka 2,92% dengan defisit anggaran yang terjaga di level 2,81% terhadap PDB.

Dampak positif pertumbuhan ini merembet langsung pada perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara terukur. Menurut data resmi, angka pengangguran melorot menjadi 4,85% pada Agustus 2025, sementara tingkat kemiskinan turun ke posisi 8,25% pada September 2025.

Dukungan penuh dari parlemen dalam mengawal seluruh siklus tahapan APBN juga mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah. Ia menilai setiap masukan konstruktif dari fraksi-fraksi DPR menjadi fondasi utama penataan keuangan publik yang lebih transparan.

Seluruh poin saran dari DPR bakal dijadikan rujukan utama dalam menyempurnakan kualitas pelaksanaan anggaran di masa mendatang. Komitmen ini siap dijalankan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pemerintah berharap kerja sama yang sangat baik ini akan terus dijaga dan ditingkatkan sehingga pengelolaan APBN akan terus menjadi efektif, kredibel, dan responsif terhadap berbagai guncangan dan tantangan yang ada," pungkas Purbaya.