periskop.id - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp195 triliun kepada DPR untuk tahun 2027. Langkah itu diambil karena pagu indikatif yang ditetapkan Kemenkeu hanya menyentuh Rp139 triliun, jauh di bawah proyeksi kebutuhan ideal Kemenhan sebesar Rp667 triliun.
Ia menerangkan, kesenjangan besar antara kebutuhan dan alokasi yang tersedia mendorong Kemenhan menempuh jalur legislatif untuk menutupi kekurangan tersebut.
"Inti dari rapat tadi adalah penyampaian RKP dan RKA untuk 2027. Kebutuhan sistem pertahanan negara itu selalu dinamis dan selalu meningkat karena di mana-mana di seluruh dunia, sistem pertahanan negara itu adalah faktor utama untuk menjaga kedaulatan negara, khususnya kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Sjafrie usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).
Sjafrie memaparkan, angka Rp667 triliun disusun dengan mempertimbangkan skala prioritas sekaligus dinamika tugas yang diemban Kemenhan dan TNI. Namun, Kemenkeu bersama Bappenas hanya menyetujui pagu indikatif senilai Rp139 triliun.
"Kami mengajukan rencana kebutuhan anggaran sebanyak Rp667 triliun. Ini adalah konsep yang kita buat dengan terus memperhatikan skala prioritas dan dinamika tugas yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan juga Tentara Nasional Indonesia sebagai instrumen dari pertahanan negara," ujar Sjafrie.
Karena itu, Kemenhan mengusulkan tambahan Rp195 triliun melalui Komisi I DPR untuk kemudian diteruskan ke Badan Anggaran. Sjafrie berharap usulan tersebut mendapat persetujuan sebagai bagian dari alokasi APBN pertahanan 2027.
"Kami tadi sudah mengusulkan anggaran tambahan melalui Komisi I DPR RI untuk diteruskan kepada Badan Anggaran agar kami bisa menambah anggaran sebanyak Rp195 triliun. Hal ini tentunya mempunyai makna yang sangat besar terhadap kedaulatan negara karena sistem pertahanan negara itu adalah safety belt dari pembangunan nasional," ungkapnya.
Sjafrie merinci, sebagian tambahan anggaran itu akan dipakai untuk memperkuat kehadiran TNI di sejumlah titik strategis. Papua ia sebut sebagai salah satu wilayah prioritas yang memerlukan pembangunan kekuatan.
Kemenhan juga mengalokasikan sebagian dana untuk menopang tugas TNI di bidang infrastruktur, termasuk perbaikan jembatan yang rusak akibat bencana alam di berbagai daerah.
"Sekarang TNI juga sedang menjalankan tugas untuk membangun jembatan dan sebagainya. Itulah yang kami usulkan kepada Komisi I dengan harapan tambahan ini bisa mendapatkan restu dari Badan Anggaran dan disetujui untuk menjadi alokasi anggaran APBN pertahanan negara di tahun 2027," pungkas Sjafrie.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar