Periskop.id - Komisi X DPR RI mendorong penetapan gaji minimal guru sebesar Rp5 juta per bulan. Usulan itu muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyebut kebocoran anggaran sebagai penyebab gaji guru tak kunjung naik secara optimal.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan angka Rp5 juta tersebut merupakan hasil hitungan internal komisinya sebagai patokan kelayakan hidup guru.
"Kami sudah menghitung di Komisi X, minimal Rp5 juta adalah angka yang layak untuk kesejahteraan guru," ujar Lalu Hadrian saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6).
Pernyataan itu disampaikan Lalu Hadrian sebagai respons atas pidato Presiden Prabowo yang menyoroti kebocoran anggaran negara. Politisi itu menilai pernyataan Presiden perlu dibaca secara positif.
"Kami tentu memandang ini positif. Presiden ingin menjelaskan kepada masyarakat mengapa sampai hari ini gaji guru belum bisa naik secara optimal," ucapnya.
Ia membenarkan kesejahteraan guru memang sudah mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ia menegaskan peningkatan itu belum optimal sehingga pemerintah perlu terus merumuskan skema penggajian yang lebih layak.
Kabar baiknya, dalam rancangan APBN 2027, pemerintah disebut telah menyiapkan rencana kenaikan gaji sekaligus tunjangan bagi guru, baik yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN.
Sebagai mitra pemerintah di bidang pendidikan, Komisi X berencana mencermati arah kebijakan tersebut lewat pidato nota keuangan Presiden pada 16 Agustus mendatang.
"Kami akan melihat di pidato nota keuangan beliau pada 16 Agustus. Kami meyakini Presiden sudah memikirkan hal ini karena beliau selalu menyampaikan kesejahteraan guru menjadi prioritas," pungkas Lalu Hadrian.
Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo mengangkat isu kebocoran anggaran akibat praktik laporan ekspor palsu saat menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6). Ia menyebut praktik tersebut merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah.
"Kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau Rp15 ribu triliun. Ini semua data keluar, saya ingin sampaikan dalam forum ini," kata Prabowo dalam forum tersebut.
Kerugian jumbo itu, menurut Prabowo, membuat negara kehilangan sumber daya yang seharusnya bisa dipakai untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan pegawai negeri.
"Saya ingin saudara-saudara NU harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Karena uangnya enggak ada," kata Prabowo.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar