Bos BGN Temui Purbaya, Bahas Efisiensi Anggaran MBG 2027

Periskop.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan. Pertemuan itu membahas pelaksanaan sekaligus rencana pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 2027.

Sudaryono menjelaskan, koordinasi dengan Kementerian Keuangan memang wajib dilakukan mengingat besarnya alokasi dana MBG. Menurutnya, pembahasan mencakup anggaran tahun depan hingga sisa anggaran tahun berjalan.

"Kita tentu saja kan koordinasi dengan Kementerian Keuangan wajib ya. Ya apapun kan apakah anggaran tahun depan, apakah pelaksanaan anggaran tahun ini, sisa anggaran dan lain-lain," kata Sudaryono sebelum menemui Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).

Pertemuan tersebut menjadi pertemuan resmi pertama antara Sudaryono dan Purbaya sejak dirinya menjabat Kepala BGN sekitar sebulan terakhir. Meski begitu, koordinasi teknis antara jajaran BGN dan Kemenkeu sudah berjalan lebih dulu.

Ia menegaskan sinkronisasi lintas kementerian jadi kunci kelancaran program MBG. "Intinya kita ingin sinkronisasi semua lah. Saya kira ini kolaborasi. Pemerintah ini kan semua kementerian tuh saling kolaborasi, enggak ada sekat-sekat," ujarnya.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,8 triliun. Dari jumlah tersebut, MBG melalui BGN direncanakan mendapat sekitar Rp240,2 triliun, lebih rendah dibanding alokasi 2026 yang mencapai Rp268 triliun.

Target penerima manfaat juga ikut terpangkas dari 82,9 juta orang pada 2026 menjadi 72,1 juta orang pada 2027. Penajaman sasaran penerima jadi salah satu arah kebijakan pemerintah, selain perbaikan tata kelola dan penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Sebagai bagian dari penajaman itu, BGN telah menyisir sekitar 80 sekolah swasta elite di seluruh Indonesia yang dinilai tidak lagi membutuhkan bantuan MBG. Sudaryono menyebut keluar-masuknya sekolah dari daftar penerima berkaitan langsung dengan alokasi dana.

"Salah satunya kan kita ingin itu, dapat-enggak dapat tuh kan pasti ada urusannya sama uang kan. Jadi kalau dapat berarti nambah uang, kalau enggak dapat kurangi uang, kan gitu," katanya.

Sudaryono mencontohkan SMA Taruna Nusantara dan Kemala Bhayangkari sebagai sekolah yang tak lagi mendapat alokasi MBG karena berstatus sekolah berasrama dengan penyediaan pangan mandiri. Ia menambahkan, masyarakat bisa mengecek status alokasi sekolah lewat Radar MBG.

Selain pengecualian sekolah elite, BGN juga menemukan sekitar 6 juta penerima manfaat yang tercatat ganda di sistem. Sudaryono mencontohkan siswa yang terdaftar sebagai santri pesantren sekaligus tercatat sebagai siswa SMP.

"Ada pengurangan sekitar 6 jutaan lah. 6 jutaan penerima manfaat yang itu ternyata misalnya dia terdaftar di pesantren. Di pesantrennya ada namanya, tapi di SMP juga dia selain di pondok pesantren kan dia ternyata siswa SMP. Jadi ada double-double itu semua kita sisir," ujar Sudaryono.

Persoalan lain ditemukan pada penyaluran anggaran ke dapur SPPG. Sebanyak 414 dapur tercatat sudah menerima dana meski belum beroperasi, sehingga BGN menarik kembali dana tersebut dan mengembalikannya ke kas negara.

"Ada 414 dapur yang ternyata dapurnya belum beroperasi tapi sudah dikirimin duit. Nah, itu kan uangnya sudah kita ambil, kita kembalikan ke kas negara Rp311 miliar," kata Sudaryono.