Periskop.id - Pemerintah Indonesia menetapkan fokus penguatan investasi dan deregulasi kebijakan sebagai strategi inti untuk mencapai target ambisius penciptaan 19 juta lapangan kerja selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa prasyarat utama untuk merealisasikan target tersebut adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 8%.
"Bicara tentang lapangan pekerjaan, syarat pertama adalah (ekonomi) kita harus tumbuh. Kita harus optimistis, kita harus confident. Karena kalau tanpa ada pertumbuhan, apa yang mau kita ciptakan?” kata Ferry dalam Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian di Jakarta, seperti dikutip oleh Antara, Senin (20/10),
Menurutnya, investasi dan konsumsi domestik menjadi dua penggerak fundamental bagi perekonomian nasional yang pada akhirnya akan menjadi katalisator terbentuknya lapangan kerja baru.
Strategi Debottlenecking dan Sektor Prioritas
Pemerintah berkomitmen penuh untuk memperbaiki iklim investasi dengan menjalankan deregulasi kebijakan. Upaya ini mencakup penyederhanaan perizinan dan pemangkasan hambatan birokrasi yang kerap menghambat arus modal masuk ke Tanah Air.
Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi instrumen debottlenecking yang ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi perizinan. Melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, proses perizinan kini dibuat lebih efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pelaku usaha.
Langkah ini juga diperkuat dengan pembentukan tim percepatan debottlenecking yang bertugas memastikan service level agreement (SLA) perizinan yang jelas dan menyederhanakan kebijakan yang tumpang tindih.
Selain kebijakan makro, Ferry menyebut pemerintah juga secara khusus mendorong sektor-sektor padat karya sebagai motor utama penciptaan lapangan kerja, termasuk industri manufaktur, pariwisata, dan pertanian.
"Pertanian itu salah satu backbone kita. Makanya tadi dengan berbagai program ketahanan pangan, subsidi pupuk kita perbaiki. Kemudian juga kita punya program kredit usaha ala sintan (alat dan mesin pertanian)," jelasnya.
Program Prioritas dan Magang Nasional
Pemerintah juga mengandalkan sejumlah program prioritas sebagai mesin penciptaan kerja, seperti Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG diperkirakan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar terhadap perekonomian lokal. Ferry memperkirakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menciptakan rata-rata 34 lapangan kerja langsung yang akan menggerakkan rantai pasok ekonomi di daerah.
Di sisi pengembangan sumber daya manusia, pemerintah menyiapkan skema percepatan akses lulusan perguruan tinggi ke pasar kerja melalui program magang bersertifikat selama enam bulan.
"Nah, ini kemudian coba dibuka dengan magang tadi. Magang tadi harapannya dalam enam bulan ini, mahasiswa kita yang within 1 year baru lulus, itu kita harus ekspos ke pekerjaan, sehingga akses mereka ke pasar tenaga kerja itu bisa lebih baik gitu ya," terang Ferry.
Untuk mendukung program ini, kuota peserta Magang Nasional 2026 telah ditetapkan sebanyak 100 ribu orang. Kuota tersebut dibagi dalam dua tahap, yaitu 20 ribu peserta pada batch pertama dan 80 ribu peserta pada batch kedua.
Tinggalkan Komentar
Komentar