Lagi-Lagi Ada Bahlil! CELIOS Sebut 10 Pejabat Terburuk Era Prabowo

Periskop.id - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis daftar 10 pejabat dengan kinerja terburuk dalam masa satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menempati posisi terbawah dengan skor negatif yang signifikan.

Berdasarkan hasil survei CELIOS, Bahlil Lahadalia mencatatkan skor -151, menempatkannya di peringkat pertama sebagai pejabat dengan kinerja paling buruk. Posisi ini sejalan dengan kritik para ahli sebelumnya, yang menilai sektor energi di bawah kepemimpinannya bermasalah, diwarnai konflik kepentingan, dan minim terobosan kebijakan yang fundamental.

Di bawah Bahlil, pejabat yang menduduki peringkat kedua adalah Dadan Hidayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dengan skor -81. Kinerja negatif Dadan diduga kuat terkait dengan kekacauan dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan pemerintah.

CELIOS mencatat bahwa rangkaian masalah implementasi MBG, mulai dari tata kelola, kurangnya transparansi dalam penunjukan vendor atau mitra, hingga rentetan kasus keracunan massal yang dialami penerima manfaat, menjadi faktor utama yang mendorong skor buruk tersebut. Selain itu, alokasi anggaran yang besar namun dinilai tidak sebanding dengan dampak program juga menjadi masalah struktural yang disorot publik.

Posisi ketiga ditempati oleh Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), dengan skor -79. Skor negatif ini mempertegas anggapan publik bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tidak mengalami kemajuan, karena Natalius Pigai dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang masih menjadi pekerjaan rumah.

Berikut adalah daftar 10 pejabat dengan skor kinerja terburuk di pemerintahan Prabowo-Gibran, berdasarkan survei yang dirilis oleh CELIOS:

Hasil survei CELIOS ini menjadi cerminan dari kritik publik dan ahli terhadap efektivitas dan implementasi kebijakan yang dijalankan oleh para pembantu Presiden selama setahun pertama masa pemerintahan.