Periskop.id - Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan agenda besar perampingan (streamlining) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp50 triliun. Langkah penghematan berskala besar ini menyasar penutupan anak perusahaan yang merugi serta pemangkasan rantai transaksi birokrasi yang tidak efisien.
Manajemen Danantara merinci, porsi kebocoran anggaran terbesar yang dibidik berasal dari skema transaksi berlapis antarperusahaan (inter-company layering transaction). Hal ini memicu inefisiensi senilai Rp30 triliun serta akumulasi kerugian anak usaha sebesar Rp20 triliun.
"Lima puluh triliun itu artinya total akumulasi kerugian anak-anak usaha sebesar dua puluh triliun, ditambah dengan transaksi layering inter-company transaction yang inefisien senilai tiga puluh triliun. Jadi kurang lebih lima puluh triliun yang akan kita lakukan," kata Dony di Gedung KPK, Senin (29/6).
Meskipun langkah pembersihan internal terus dilakukan, pihak Danantara meminta publik tetap optimistis melihat kontribusi riil yang diberikan oleh korporasi negara. Di luar agenda pemangkasan unit yang tidak produktif, BUMN secara agregat justru membidik target kontribusi fiskal dan profitabilitas masif bagi kas negara pada tahun ini.
"BUMN itu betul-betul memberikan manfaat besar bagi Indonesia. Target pajak saja dari seluruh BUMN kepada negara tahun ini kurang lebih enam ratus dua puluh lima triliun. Ditambah lagi dengan laba kita, insyaallah mudah-mudahan tahun ini mencapai tiga ratus enam puluhan triliun," jelasnya.
Danantara menilai, fungsi kontrol dan kritik dari publik atas operasional BUMN merupakan hal yang sehat guna mendorong perbaikan kinerja secara berkala. Namun, capaian positif dan komitmen para pekerja berintegritas tinggi dalam tubuh perusahaan negara juga dinilai tetap perlu diapresiasi secara adil.
"Tapi mengenai kritik, memang harus dikritisi. Namanya juga perusahaan milik kita semua, yang tidak benar harus diberikan masukan supaya pelan-pelan menjadi benar," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menargetkan jumlah BUMN dipangkas dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan guna mewujudkan BUMN yang lebih efisien dan transparan.
"Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan membuat BUMN lebih efisien, lebih transparan, dan lebih bekerja untuk rakyat," kata Prabowo di Jakarta, Minggu (28/6).
Prabowo mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan pembersihan dan penertiban BUMN. Dari total sekitar 1.000 BUMN, saat ini telah ditutup lebih dari 200 perusahaan. Presiden menyebut jumlah BUMN nantinya akan terus dikurangi hingga tersisa sekitar 250 perusahaan. Dengan demikian, lebih dari 750 BUMN akan ditutup dalam rangka penataan perusahaan negara.
Tinggalkan Komentar
Komentar