periskop.id – Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan rencana besar perampingan (streamlining) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan murni untuk penataan struktur birokrasi korporasi. Langkah tersebut diambil agar perusahaan milik negara menjadi lebih sehat dan kompetitif.
Pernyataan ini disampaikan Dony merespons dugaan adanya kontradiksi antara semangat efisiensi anggaran dengan isu pemenuhan posisi komisaris di beberapa anak usaha BUMN.
"Ya dan itu tentu prosesnya sebagaimana sudah beberapa kali saya sampaikan ini kan untuk membuat perusahaan-perusahaan kita ini menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih apa namanya? Lebih agile ya. Dan tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang nanti skalanya kecil-kecil yang tidak memberikan dampak dan manfaat," kata Dony, di Gedung KPK, Senin (29/6).
Dony menjelaskan, proses perampingan tersebut ditujukan untuk memangkas anak atau cucu usaha pelat merah yang berukuran kecil, tetapi tidak memberikan kontribusi nyata bagi negara. Kebijakan ini diharapkan mampu mengubah postur BUMN menjadi lebih lincah dalam bergerak.
Lebih lanjut, Dony juga mengingatkan agar publik melihat pencapaian positif dari sisi profitabilitas BUMN secara objektif. Menurutnya, performa laba gabungan perusahaan negara saat ini justru menunjukkan tren yang baik di tengah bergulirnya proses efisiensi.
"Dan hari ini kan terlihat bahwa sesekali ditanya tuh kenapa labanya kan bagus gitu," ungkap Dony.
Sebelumnya, Prabowo menargetkan jumlah BUMN dipangkas dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan guna mewujudkan BUMN lebih efisien dan transparan.
"Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai, ya. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," kata Prabowo, di Jakarta, Minggu (28/6).
Prabowo mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan pembersihan dan penertiban BUMN. Dari total sekitar 1.000 BUMN, saat ini telah ditutup lebih dari 200 perusahaan.
Presiden menyebut jumlah BUMN nantinya akan terus dikurangi hingga tersisa sekitar 250 perusahaan. Dengan demikian, lebih dari 750 BUMN akan ditutup dalam rangka penataan perusahaan-perusahaan negara.
Prabowo menilai jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini menyebabkan tingginya beban organisasi. Beban tersebut mulai dari direksi hingga komisaris di masing-masing perusahaan, terlebih perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendatangkan keuntungan.
Kondisi itu tidak sesuai dengan upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan negara.
"750 Dirut, 750 Direksi, kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," ungkap Prabowo.
Tinggalkan Komentar
Komentar