Kamrussamad: Penyelesaian PPPK Harus Jadi Prioritas Reformasi Birokrasi

Periskop.id - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta pemerintah menjadikan penyelesaian persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai salah satu agenda prioritas pada 2027.

Menurutnya, isu tersebut menyangkut nasib ratusan ribu keluarga di berbagai daerah dan menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang harus segera dituntaskan.

"Pertama, 2027 menurut saya yang tidak kalah penting adalah menuntaskan masalah P3K. Karena ini menyangkut nasib ratusan ribu keluarga kita di seluruh Indonesia," ucap Kamrussamad kepada media di Gedung Parlemen DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).

Ia berpandangan bahwa pola pengangkatan PPPK selama ini cenderung belum mengacu pada sistem merit yang berorientasi pada kebutuhan riil pelayanan publik. Karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh.

"Tentu pengangkatan P3K selama ini kecenderungan tidak berbasis merit system berdasarkan kebutuhan pelayanan publik," tegasnya.

Kamrussamad menambahkan, persoalan PPPK memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerah sehingga membutuhkan penanganan yang lebih spesifik dan terukur. Untuk itu, pemerintah pusat dinilai perlu mengambil kebijakan yang lebih tegas dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi yang tidak boleh terus tertunda.

"Karena itu harus diperbaiki. Lebih kasuistik di setiap daerah dan sekarang pemerintah pusat harus berani mengambil kebijakan. Dan ini adalah bagian daripada reformasi birokrasi yang harus dituntaskan," tutup dia.