Kejar Pertumbuhan 8%, DPR Tagih Kontribusi Danantara ke Perekonomian

Periskop.id - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% pada kuartal II 2026 menunjukkan mulai terasa dampak dari berbagai program prioritas nasional yang dijalankan pemerintah.

Meski demikian, ia mengingatkan target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 masih membutuhkan kerja keras dan perhitungan yang matang dari seluruh sumber penggerak ekonomi.

"5,29% itu adalah pertumbuhan di kuartal kedua tahun 2026. Akumulasi untuk semester pertama itu sudah di 5,4%. Artinya bahwa di kuartal kedua ini ternyata mulai terasa arah kebijakan program prioritas nasional kita, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi," ucap Kamrussamad kepada media di Gedung Parlemen DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).

Namun, ia menilai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bukanlah target yang mudah untuk dicapai.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Kamrussamad menyebut terdapat empat sumber utama yang perlu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, yakni belanja negara melalui APBN, investasi asing langsung (PMA), investasi domestik, serta kontribusi investasi yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

"Ini yang kami belum dapatkan hitungannya di DPR dari pemerintah, khususnya dari Danantara," jelasnya.

"Dan kita minta DIM (Danantara Investment Management) untuk segera mengajukan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai SOE (State-Owned Enterprise). Ini yang kita tunggu," tambah dia.

Lebih lanjut, Kamrussamad menilai optimisme menuju pertumbuhan ekonomi 8% harus dibarengi dengan sejumlah perbaikan. Pertama, penguatan koordinasi lintas sektor antara kementerian koordinator dan kementerian teknis agar pelaksanaan program pemerintah berjalan lebih efektif.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan komunikasi pemerintah untuk mengurangi ketidakpastian di pasar maupun masyarakat. Menurutnya, kepastian arah kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor.

"Yang berikutnya yang perlu diperbaiki itu adalah komunikasi pemerintah. Harus terus ditingkatkan supaya uncertainty (ketidakpastian) di pasar dan di masyarakat bisa kita kurangi," tegasnya.

Tak hanya itu, dia menegaskan bahwa pemerintah juga harus memastikan keberlanjutan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan dunia usaha secara bersamaan.

"Jadi tiga komitmen ini harus berjalan secara seimbang dan selaras. Inilah harapan kita semuanya," tutup dia.