Kesejahteraan Guru PPPK Masih Rendah, Komisi X DPR Minta Tambahan TKD Pendidikan

Periskop.id - Komisi X DPR RI mendesak pemerintah memperkuat alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sektor pendidikan dalam RAPBN 2027.

TKD dinilai krusial agar daerah memiliki kemampuan fiskal memadai untuk membiayai kebutuhan pendidikan, termasuk gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menyoroti pendapatan guru PPPK paruh waktu yang masih sangat memprihatinkan. Menurutnya, ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah menjadi pemicu utama sebagian guru masih menerima upah di bawah Rp1 juta.

“PR-nya apa? Gaji PPPK paruh waktu itu ada yang masih banyak di bawah Rp1 juta, karena tergantung kemampuan daerah,” kata My Esti, Selasa (18/8).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengingatkan pemerintah agar keterbatasan anggaran daerah tidak mengorbankan kesejahteraan para pendidik. Kebijakan penyusunan anggaran pendidikan 2027 disebutnya harus berpihak pada penuntasan masalah riil di lapangan.

Ia mendesak pemerintah pusat untuk menghindari pemotongan dana TKD pendidikan dalam RAPBN 2027. Sebaliknya, dukungan anggaran tersebut dinilai harus ditingkatkan secara signifikan agar pemda sanggup menjalankan kewajibannya.

“Kalau TKD pendidikannya tidak ditambahkan, mereka tidak akan pernah mampu menyelesaikan PR-PR yang ada di daerah,” tegasnya.

My Esti menjelaskan bahwa tambahan alokasi TKD pendidikan tidak hanya dialokasikan untuk pemenuhan hak pengajar. Pemda juga dihadapkan pada pembenahan sarana serta prasarana sekolah yang tersebar di pelbagai wilayah.

Oleh karena itu, kebijakan fiskal pusat dipandang perlu menyelaraskan perhitungan anggaran dengan kondisi riil daerah. Penguatan alokasi di pusat dinilai kurang berdampak jika tidak diiringi dengan injeksi dana yang proporsional ke daerah.

Legislator dari Daerah Pemilihan DIY tersebut menuntut kepastian angka sejak awal perancangan APBN. Menurutnya, pemenuhan gaji layak guru tidak boleh berpatokan pada asumsi dana tambahan yang belum pasti.

“Kita tetap akan meminta kepada pemerintah tahun ini sudah menyiapkan secara pasti. Jangan mengatakan semoga ada. Tidak, kita anggarkan dari awal anggaran untuk gaji yang memadai bagi para guru,” ujar My Esti.

Besaran alokasi anggaran pendidikan pada RAPBN 2027 ditegaskannya wajib memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu sekolah dan taraf hidup guru.

Sebagai latar belakang, porsi postur anggaran pendidikan kerap berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata. Ia menilai orientasi tersebut harus diubah agar perbaikan kesejahteraan tenaga pendidik menjadi prioritas utama pemerintah.