Periskop.id - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa parlemen terus mengawal penyelesaian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Fokus utama pengawalan ini diarahkan bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang saat ini masih berstatus paruh waktu.
Menurutnya, pemerintah perlu segera memberikan kepastian regulasi kepada para pegawai tersebut. Langkah cepat dinilai mendesak agar tidak terjadi ketidakjelasan status hukum setelah September 2026.
"Ada juga PPPK yang paruh waktu. Paruh waktu ini, tadi misalkan kan aspirasi mereka. Ini kan sampai September minta kejelasan seperti apa, emang harus segera disikapi. Makanya DPR RI memfasilitasi pertemuan antara eksekutif dengan teman-teman yang berjuang di Forum Aliansi Guru ini. Jangan sampai nanti sudah lewat September status mereka tidak ada. Jadi ini butuh kejelasan terkait PPPK. Ada dua kan, ada yang penuh waktu, yang paruh waktu ini isu yang mereka minta kepastian," ujar Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Politisi Fraksi PKB tersebut menjelaskan, lembaga legislatif sengaja memfasilitasi ruang dialog tersebut. Pertemuan itu diadakan untuk menjembatani aspirasi para guru dengan pihak eksekutif.
Ia menambahkan, koordinasi ini bertujuan mendorong percepatan penyelesaian berbagai kendala di lapangan. Selain masalah status kerja, DPR juga disebutnya tengah memantau proses pemetaan kebutuhan guru.
Langkah pemetaan oleh pemerintah itu dinilai sangat krusial. Strategi tersebut dilakukan agar kebijakan pemenuhan tenaga pendidik pada 2027 berjalan tepat sasaran.
Cucun memaparkan bahwa kondisi kekurangan tenaga pengajar saat ini sudah masuk fase darurat. Kendati demikian, ia mengingatkan ada banyak aspek tata kelola yang wajib dibenahi terlebih dahulu.
 (1)-6891d064ce13b.jpg)
"Sekarang ini memang sudah darurat, tapi masih banyak yang harus ditata dulu. Ini lagi disimulasikan sehingga nanti sebetulnya berapa sih jumlah kebutuhan guru yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Mendikdasmen lagi menghitung dengan KemenPAN-RB, sinergi juga dengan Kemendagri yang memahami bagaimana peta kebutuhan guru di daerah, termasuk kekosongan kepala sekolah," urainya.
Lebih lanjut, ia menegaskan parlemen berkomitmen menjaga pemetaan ini hingga tuntas. Hasil data tersebut nantinya mencakup guru umum, tenaga kependidikan, hingga guru agama.
Pendataan yang akurat diposisikan sebagai fondasi utama penentuan kebijakan. Angka riil dari lapangan bakal menjadi dasar penyusunan anggaran belanja pemerintah pada tahun anggaran 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan Cucun setelah memimpin Pertemuan Pimpinan DPR RI. Agenda resmi ini mempertemukan Forum Aliansi Guru dan Karyawan Bidang Pendidikan Nasional dengan jajaran perwakilan pemerintah.
"DPR ikut mengawal. Karena nanti kalau memang mau diputuskan di tahun 2027, kan ada kesiapan dalam bingkai anggaran untuk pemenuhan kebutuhan guru itu," tutup Cucun.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar