Pemerintah Diminta Optimalkan Dana Siap Pakai untuk Pulihkan Sekolah NTT

Periskop.id - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah pusat untuk segera mencairkan Dana Siap Pakai (DSP) bencana demi mempercepat perbaikan 253 sekolah yang hancur diterjang gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Langkah tanggap darurat ini dinilai sangat vital guna menjamin keselamatan fisik warga sekolah, sekaligus melindungi hak konstitusional anak dalam memperoleh akses pendidikan.

Ia menegaskan bahwa langkah pemulihan ratusan fasilitas pendidikan yang rusak memerlukan alokasi pembiayaan dalam jumlah sangat besar.

Menurutnya, pembenahan infrastruktur tersebut tidak akan memadai apabila hanya mengandalkan anggaran operasional reguler dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Keselamatan warga sekolah harus menjadi prioritas, ratusan sekolah yang rusak akibat gempa di NTT harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keselamatan dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” kata Fikri dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (19/8).

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut lantas mendorong terciptanya kolaborasi erat lintas lembaga, terutama antara Kemendikdasmen dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurutnya, integrasi kerja sama ini krusial untuk mempercepat penanganan darurat bangunan sekolah yang terdampak bencana alam. 

“Biaya yang dibutuhkan sangat besar, anggaran di Kemendikdasmen tidak cukup maka Kemendikdasmen perlu berkoordinasi dengan BNPB untuk mengantisipasi hal ini, di sana ada anggaran recalling bencana,” tegas Fikri. 

Ia menilai ketersediaan DSP yang berada di bawah naungan pemerintah pusat merupakan opsi pembiayaan paling rasional saat ini.

Menurut pandangannya, penyaluran alokasi dana tersebut harus direalisasikan secara presisi berdasarkan analisis kebutuhan aktual di area bencana.

Guna menjaga kelangsungan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dalam jangka pendek, ia menyarankan penyediaan tempat belajar sementara serta penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Menurutnya, skema PJJ ini dapat disokong dengan pendistribusian modul pelajaran cetak oleh pemerintah, khususnya untuk daerah yang terkendala akses jaringan internet.

Di samping pemulihan fisik, ia mengusulkan pelaksanaan asesmen psikologis awal dengan melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menangani dampak emosional para siswa. Langkah pemulihan trauma tersebut dipandang sangat mutlak sebelum anak-anak kembali mengikuti rutinitas pembelajaran formal.

“Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk menyiapkan fasilitas sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak bencana dengan catatan sudah dipastikan tidak mengalami trauma. Apabila mengalami trauma, maka perlu dilakukan upaya trauma healing,” paparnya.

Secara paralel, ia mengingatkan seluruh instansi terkait agar mengedepankan asas transparansi dalam setiap tahap tata kelola anggaran pemulihan pascabencana.

Menurut pertimbangannya, pengawasan berlapis dan ketat wajib diterapkan agar seluruh penggunaan dana tidak menyimpang dari target operasional.

“Seluruh proses pembangunan harus transparan dan diawasi agar anggaran tepat sasaran. Jangan sampai dalam situasi bencana justru muncul persoalan baru karena lemahnya pengawasan,” pungkas Fikri.

Sebagai informasi, data resmi Kemendikdasmen per 16 Agustus 2026 mencatat sebanyak 253 sekolah mengalami kerusakan fisik di berbagai kawasan NTT.

Kerusakan infrastruktur pendidikan tersebut tersebar di Kabupaten Manggarai sebanyak 104 sekolah, Manggarai Timur 52 sekolah, Nagekeo 44 sekolah, Ende 39 sekolah, Ngada 35 sekolah, Sikka 27 sekolah, dan Manggarai Barat 23 sekolah.