BNPB Instruksikan 8 Langkah Darurat Gempa NTT

Periskop.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan delapan langkah strategis penanganan darurat gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Instruksi ini disampaikan Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setempat.

Suharyanto menjelaskan, poin pertama dari delapan langkah tersebut adalah percepatan penetapan status darurat resmi oleh pemerintah daerah. Ia mendorong enam kabupaten terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, beserta Pemerintah Provinsi NTT, segera menerbitkan penetapan tersebut agar bantuan anggaran dan teknis bisa disalurkan maksimal.

"Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal," tegas Suharyanto dalam rapat koordinasi di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8).

Langkah kedua, menurut Suharyanto, adalah percepatan pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Ia meminta unsur TNI-Polri dioptimalkan sebagai komandan satgas agar pergerakan taktis, penataan pengungsi, dan distribusi logistik lokal terkendali dalam satu komando terintegrasi.

"Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi," katanya.

Pada poin ketiga, Suharyanto mengomandoi langsung pembentukan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo serta Posko Taktis di Maumere. Pembagian dua titik operasi ini dirancang menjangkau seluruh kabupaten terdampak di Flores bagian barat maupun timur secara cepat dan merata.

"Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada," paparnya.

Poin keempat, Suharyanto mengoordinasikan pembukaan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Pos penampungan terpusat ini bertugas menerima dan menyalurkan bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta, maupun masyarakat umum menuju titik penerimaan di Flores lewat jalur udara.

"Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere," kata Suharyanto.

Terkait keselamatan warga, poin kelima berisi instruksi Suharyanto kepada seluruh tim gabungan di bawah koordinasi Basarnas untuk memimpin operasi pencarian dan pertolongan (SAR). Penyisiran reruntuhan terus dikebut bersama TNI, Polri, dan relawan hingga lokasi terdampak dipastikan aman sepenuhnya.

"Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas," katanya.

Langkah keenam menargetkan pemulihan fasilitas vital seperti jaringan listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi berfungsi normal secara terbatas dalam tujuh hari. Suharyanto menegaskan, pendataan kerusakan rumah warga mesti berjalan paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat rampung, agar skema pembangunan Hunian Sementara (Huntara) atau perbaikan rumah bisa langsung dieksekusi.

"Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut," imbaunya.

Demi kelancaran distribusi logistik ke daerah terisolasi, poin ketujuh berupa pengerahan alutsista lintas lembaga. Armada helikopter dan kapal laut milik TNI, Basarnas, serta BNPB difokuskan menembus titik-titik tersulit untuk mengangkut bahan pangan, selimut, dan tenda pengungsian.

"Dari TNI ada 4 helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB 2 pesawat sayap lebar dan 1 helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik," ungkapnya.

Langkah kedelapan atau terakhir adalah pengoperasian Media Center resmi yang menggelar press briefing rutin setiap sore pukul 17.00 Wita. Suharyanto menyebutkan, kehadiran media center ini bertujuan menyajikan pembaruan data secara transparan dari hari ke hari sekaligus meredam simpang siur informasi di tengah masyarakat.

"Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 Wita, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore," tutup Suharyanto.