periskop.id - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teguh Faisal Fathani memperingatkan bahwa risiko banjir luapan di wilayah terdampak bencana kini meningkat signifikan karena kapasitas tampung sungai-sungai telah menyusut drastis akibat tertimbun material sedimen atau endapan lumpur sisa longsor.
“Nah ini jika normalisasi itu tidak dilakukan secepatnya, maka tampang basah sungai atau riverway perimeter itu akan berkurang. Sehingga dengan hujan sedang seperti terjadi di Pidie Jaya, itu sudah airnya meluap,” kata Teguh dalam Rapat Koordinasi Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Basah secara daring, Jakarta, Senin (29/12).
Teguh menjelaskan fenomena ini merupakan dampak lanjutan dari Siklon Tropis Senyar yang menghantam akhir November lalu. Curah hujan ekstrem saat itu memicu erosi dan longsor masif di hulu, yang kemudian membawa material tanah masuk memenuhi badan sungai.
Akibat pendangkalan ini, rumus banjir berubah. Jika sebelumnya sungai mampu menampung debit air hujan lebat, kini hujan dengan intensitas sedang atau biasa saja sudah cukup untuk membuat air meluber ke permukiman warga karena "wadahnya" sudah penuh lumpur.
Merespons kondisi kritis ini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memberikan instruksi tegas kepada pemerintah daerah. Ia meminta pengerjaan normalisasi sungai tidak boleh ditunda-tunda.
Suharyanto mencontohkan kasus di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Meskipun pemerintah pusat telah mengerahkan tiga pesawat untuk operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) guna menghalau hujan, banjir luapan tetap terjadi saat hujan lolos turun selama 1-2 jam.
“Langkah jangka pendeknya Pak Bupati Agam, dipersilakan kalau sudah pas tidak hujan dikerahkan alat-alat berat itu. Di samping melakukan tindakan tanggap darurat, mungkin untuk normalisasi sungai-sungai yang memang sudah tidak normal lagi,” tegas Suharyanto.
Mantan Pangdam V/Brawijaya ini menyadari bahwa modifikasi cuaca tidak bisa menjamin 100% wilayah kering selamanya. Oleh karena itu, perbaikan fisik infrastruktur pengendali banjir di darat menjadi solusi yang wajib dikerjakan paralel.
Suharyanto meminta para bupati dan wali kota memanfaatkan jeda waktu saat hujan reda untuk menggeber pengerukan sedimen. Langkah taktis ini dinilai paling efektif untuk mengurangi risiko banjir susulan dalam jangka pendek.
Untuk jangka menengah, BNPB meminta daerah segera menyusun dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi. Perencanaan yang matang diperlukan agar pemulihan aliran sungai bisa dilakukan secara permanen dan terintegrasi.
Pemerintah pusat menjamin dukungan anggaran dan peralatan bagi daerah yang berstatus tanggap darurat. Kecepatan pembersihan sungai ini menjadi kunci keselamatan warga menghadapi puncak musim hujan di Januari nanti.
Tinggalkan Komentar
Komentar