periskop.id - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan resmi memperpanjang penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung hingga akhir Januari 2026. Kebijakan ini diputuskan melihat perkembangan harga jagung yang terus tinggi dan cenderung meningkat.

Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri.

Inpres tersebut mengatur dua hal utama, yakni penguatan pengadaan jagung serta penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dengan target pengadaan mencapai satu juta ton pada akhir 2025. Pemerintah juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) jagung sebesar Rp5.500 per kilogram.

"Dalam Rakortas, Menko Pangan menyepakati penyaluran SPHP Jagung tahun 2025 sebesar 52.400 ton, dikendalikan juga penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog, dengan waktu penyaluran hingga 15 November 2025," kata Zulhas dalam Rakornas Kemenko Pangan, Selasa (2/12).

Selanjutnya, melalui rapat koordinasi lanjutan pada 20 November 2025, Bapanas bersama Kemenko Pangan mengajukan permohonan agar program SPHP Jagung dilanjutkan hingga awal 2026. Usulan itu merujuk pada rekomendasi berbagai instansi serta peternak yang mengeluhkan tingginya harga jagung.

“Jadi ini kita perpanjang sampai Januari, ya,” kata Zulkifli Hasan.

Ia menegaskan perpanjangan dilakukan karena stok jagung SPHP yang masih tersedia di Bulog dapat digunakan untuk membantu pelaku usaha kecil sektor peternakan dan pakan ternak, khususnya UMKM di sentra-sentra peternakan seperti Blitar dan Jawa Tengah.

“SPHP ini untuk pengusaha lokal ya, peternak. Jangan besar-besar gitu; yang besar kan sudah kuat,” tegasnya.

Zulhas juga menambahkan Komisi IV DPR mengusulkan agar peternak babi turut mendapatkan alokasi SPHP jagung. Pemerintah, kata dia, akan mempertimbangkan permintaan tersebut mengingat kebutuhan jagung yang mendesak di beberapa daerah.

“Ada juga usulan dari Komisi IV untuk peternak babi, misalnya di Bali atau Batam. Mereka minta 50 ton. Ini juga kita lihat kebutuhannya,” ujarnya.