Periskop.id – Presiden Prabowo Subianto menugaskan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Kementerian Perhubungan mempercepat pengembangan jalur kereta Trans Sumatra, kemudian melanjutkannya dengan jaringan Trans Kalimantan. Kedua proyek bahkan diminta mulai dikerjakan secara bersamaan apabila memungkinkan.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo ketika meresmikan revitalisasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, Kamis (30/7).
"Habis Trans Sumatra, nanti Trans Kalimantan. Kalau bisa bersamaan, kita mulai," kata Prabowo.
Dalam arahannya, Presiden menggambarkan jalur Trans Sumatra akan menghubungkan kawasan Bakauheni di ujung selatan hingga wilayah paling utara Pulau Sumatra. Ia kemudian meminta kesiapan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk menjalankan proyek tersebut.
Prabowo menilai Indonesia membutuhkan jaringan perkeretaapian yang lebih luas untuk menghubungkan antardaerah, menekan biaya logistik, dan menghadirkan transportasi massal yang terjangkau. Pengembangan teknologi kereta juga diminta tidak hanya berpusat di kota besar, tetapi tetap menjangkau kota-kota kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Trans Sumatra Diperkirakan Butuh Rp350 Triliun
Arahan terbaru Presiden memperkuat rencana Trans Sumatra yang sebelumnya telah dikaji pemerintah dan KAI. Berdasarkan kajian awal yang disampaikan pada Juni 2026, jaringan tersebut diperkirakan membentang sekitar 1.700 kilometer dengan kebutuhan investasi mencapai Rp350 triliun.
Koridor yang dikaji saat itu menghubungkan Banda Aceh dengan Bandar Lampung. Sementara itu, ruas Banda Aceh-Besitang ditetapkan sebagai prioritas tahap awal karena dapat menyambungkan jaringan Aceh dengan jalur eksisting di Sumatra Utara. Jalur aktif di Pulau Sumatra saat ini masih terpisah dan belum membentuk satu jaringan utuh.
Perbedaan antara rute kajian Banda Aceh-Bandar Lampung dan arahan terbaru yang menyebut Bakauheni menunjukkan trase akhir, tahapan pembangunan, serta kebutuhan lahannya masih perlu dimatangkan secara teknis.
Menteri Perhubungan sebelumnya menyatakan pembangunan Trans Sumatra tidak akan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah tengah menjajaki pembiayaan dari sektor swasta, Danantara, serta sumber dana non-APBN lainnya. Tim khusus yang melibatkan Kementerian Perhubungan, KAI, Kementerian Koordinator Infrastruktur, dan Danantara juga telah dibentuk untuk menyusun kajian proyek.
Kalimantan Harus Dibangun dari Nol
Pengembangan Trans Sumatra dan Trans Kalimantan merupakan bagian dari rencana besar perluasan jalur kereta di luar Pulau Jawa. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memperkirakan Indonesia memerlukan tambahan serta reaktivasi sekitar 14.000 kilometer jalur sampai 2045.
Kebutuhan investasinya diperkirakan mencapai Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun. Angka tersebut masih berupa perhitungan awal dan dapat berubah mengikuti kondisi geografis, trase, teknologi, serta skema pembangunan setiap wilayah.
Pendekatan pembangunan di setiap pulau juga berbeda. Sumatra membutuhkan penyambungan jaringan yang masih terfragmentasi serta reaktivasi jalur lama. Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api umum, sehingga pengembangannya perlu dimulai dari awal dan diarahkan untuk melayani penumpang, kawasan industri, serta angkutan komoditas.
Kemenko Infrastruktur mencatat kereta api saat ini baru melayani sekitar 4 persen angkutan penumpang dan 1 persen angkutan logistik nasional. Padahal, moda berbasis rel dinilai lebih efisien untuk mengangkut barang dalam jumlah besar dan memiliki kontribusi emisi gas rumah kaca kurang dari 1 persen.
KAI Diminta Tambah Investasi dan Perkuat Keselamatan
Selain memperluas jaringan, Prabowo meminta KAI meningkatkan investasi pada sarana, prasarana, dan sistem keselamatan perkeretaapian.
"Ini saya titip pesan benar-benar sama Kereta Api Indonesia, kita harus investasi lebih banyak di bidang kereta api," kata Prabowo.
Presiden menyoroti masih banyaknya perlintasan kereta yang perlu dilengkapi pintu pengaman memadai dan sistem otomatis. Investasi keselamatan dinilai sama pentingnya dengan pembangunan rute baru karena perluasan perjalanan kereta akan meningkatkan interaksi antara jalur rel, kendaraan, dan aktivitas masyarakat.
Prabowo juga mengingatkan KAI agar tetap menjalankan fungsi pelayanan publik. Menurutnya, modernisasi dan ekspansi jaringan harus dikerjakan secara menyeluruh, efisien, serta berorientasi pada kebutuhan rakyat, bukan hanya mengejar keuntungan perusahaan.
Meski telah menjadi instruksi Presiden, proyek Trans Sumatra dan Trans Kalimantan masih membutuhkan penyelesaian studi kelayakan, penetapan trase, pembebasan lahan, model bisnis, serta kepastian sumber pendanaan sebelum memasuki tahap konstruksi penuh.
Tinggalkan Komentar
Komentar