Kuota LPG 3 Kg Terancam Jebol 677 Ribu Ton, ESDM Jamin Pasokan Tetap Terjaga

Periskop.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan LPG 3 kg untuk masyarakat tetap dijaga meski konsumsi sepanjang 2026 diproyeksikan melampaui kuota APBN sekitar 677 ribu ton. Pemerintah menegaskan penambahan kuota dapat dievaluasi bila diperlukan, tetapi persoalan jangka panjang dinilai harus diselesaikan melalui pembenahan tata kelola subsidi agar gas melon benar-benar diterima kelompok yang berhak.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan pemerintah tidak ingin masyarakat yang membutuhkan LPG bersubsidi mengalami kesulitan memperoleh pasokan.

"Negara hadir untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap tersedia," ujar Anggia seperti dilansir Antara di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Menurut dia, pemerintah akan terus memantau kebutuhan riil dan penyaluran LPG 3 kg. Penyesuaian kuota dapat ditempuh melalui mekanisme yang berlaku apabila perkembangan konsumsi menunjukkan kebutuhan lebih tinggi dari alokasi yang sudah ditetapkan.

“Jangan sampai masyarakat yang memang membutuhkan justru mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 kg,” ucapnya. 

Namun, Anggia mengingatkan peningkatan konsumsi yang terjadi setiap tahun tidak dapat terus-menerus dijawab hanya dengan memperbesar kuota. "Kalau solusinya hanya menambah kuota, persoalan subsidi tidak pernah selesai. Yang harus kita benahi adalah tata kelolanya," ujar Anggia.

Konsumsi Diproyeksi Capai 108,46% dari Kuota

Data Kementerian ESDM menunjukkan realisasi penyaluran LPG 3 kg hingga Juli 2026 telah mencapai sekitar 5,05 juta ton, setara 63% lebih dari kuota tahunan sebesar 8 juta ton.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman memproyeksikan penyaluran hingga akhir tahun mencapai 8,677 juta ton atau 108,46% dari kuota APBN 2026. Dengan demikian, terdapat potensi kelebihan penyaluran sekitar 677 ribu ton atau 8,46%.

“Untuk tahun 2026 ini memang prognosanya itu sebesar 8,6 juta ton,” ujar Laode dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8/2026).

Kondisi tersebut bukan pertama kalinya terjadi. Data ESDM menunjukkan, pada 2024 realisasi LPG 3 kg mencapai 8,23 juta ton, melampaui kuota awal APBN sebesar 8,03 juta ton. Tren berlanjut pada 2025 ketika realisasi mencapai 8,52 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kuota awal sebesar 8,17 juta ton.

Laode mengatakan, kecenderungan konsumsi LPG 3 kg memang terus meningkat. Salah satu persoalan yang masih dihadapi pemerintah adalah sistem distribusi yang relatif terbuka sehingga gas bersubsidi masih dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai kelompok ekonomi.

"Jadi ini nanti akan kita atur. Yang dimaksud dengan bersifat terbuka bahwa pada hari ini sebenarnya LPG 3 kg itu masih bisa digunakan oleh semua kelas masyarakat. Ini nanti yang akan kita lakukan pengaturan," kata Laode.

Subsidi LPG 2027 Disiapkan Rp114,1 Triliun

Kebutuhan LPG 3 kg diperkirakan kembali meningkat tahun depan. Dalam RAPBN 2027, pemerintah memasang asumsi volume LPG bersubsidi sekitar 8,945 juta ton, naik 11,75% dari kuota APBN 2026 sebesar 8 juta ton.

Kenaikan volume itu diikuti peningkatan beban subsidi. Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027 mencantumkan anggaran subsidi LPG 3 kg sekitar Rp114,1 triliun, naik 26,22% dibandingkan outlook 2026 sekitar Rp90,4 triliun. Secara keseluruhan, subsidi energi dalam RAPBN 2027 direncanakan sebesar Rp272,95 triliun.

Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah mulai mengarahkan subsidi LPG 3 kg dari berbasis komoditas menuju subsidi berbasis penerima manfaat. RAPBN 2027 menyebut proses transformasi akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Langkah ini penting karena semakin besar volume LPG bersubsidi yang beredar, semakin besar pula kebutuhan anggaran ketika harga keekonomian LPG jauh berada di atas harga yang dibayar masyarakat.

79,7 Juta NIK Sudah Masuk Sistem Subsidi Tepat

Pemerintah dan Pertamina kini memperkuat basis data penerima subsidi. PT Pertamina melaporkan 79,7 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) konsumen LPG 3 kg telah masuk ke sistem Subsidi Tepat dan dipadankan dengan data kependudukan serta basis data sosial ekonomi.

Pertamina Patra Niaga juga menandatangani kerja sama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil pada 10 Agustus 2026 untuk memperoleh akses dan memanfaatkan data kependudukan. Integrasi tersebut digunakan untuk memperkuat verifikasi dan validasi NIK dalam penyaluran LPG 3 kg.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan penguatan basis data diperlukan untuk memastikan subsidi diberikan kepada penerima yang tepat.

"Kerja sama ini akan memperkuat proses verifikasi dan validasi data untuk mendukung penyaluran energi bersubsidi yang lebih tepat sasaran," kata Mars Ega.

Pemerintah bahkan tengah mempertimbangkan penggunaan kelompok desil kesejahteraan sebagai salah satu dasar menentukan siapa yang berhak mengakses LPG bersubsidi. Wacana tersebut merupakan bagian dari transformasi menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pertamina menyebut peningkatan konsumsi LPG 3 kg tahun ini antara lain dipengaruhi pertumbuhan penduduk dan ekonomi serta kebutuhan menjaga pasokan menjelang periode Natal dan Tahun Baru. Perusahaan memperkirakan penyaluran LPG 3 kg berpotensi melampaui kuota sekitar 8,5% pada akhir tahun.

Dengan proyeksi konsumsi mencapai 8,677 juta ton, tantangan pemerintah kini tidak sebatas memastikan tabung LPG tetap tersedia di pangkalan. Pemerintah juga harus mencegah penambahan kuota setiap tahun berubah menjadi beban subsidi yang terus membesar tanpa diikuti perbaikan ketepatan sasaran.

Karena itu, jaminan ESDM untuk menjaga pasokan berjalan bersamaan dengan agenda reformasi distribusi. Pemerintah ingin masyarakat yang memang berhak tetap memperoleh LPG 3 kg, sementara konsumsi dari kelompok yang tidak seharusnya menerima subsidi secara bertahap dapat ditekan.