Periskop.id - Ekspor kelapa sawit dan produk turunannya dari Pangkalan Bun menyumbang penerimaan negara lebih dari Rp1,7 triliun sepanjang 2026. Angka itu terdiri dari bea keluar Rp882 miliar dan pungutan dana sawit sekitar Rp860 miliar.
Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan Muhtadi menjelaskan, capaian tersebut menjadikan sektor ekspor sawit sebagai salah satu kontributor terbesar penerimaan negara di Kalimantan Tengah. Komoditas yang diekspor didominasi crude palm oil (CPO) beserta produk turunannya.
"Jadi sekitar hampir Rp1,7 triliun lebih ya. Ini adalah di kami, di Kalimantan bagian Selatan ini adalah kontribusi terbesar dari penerimaan dari sisi ekspor ya," ucap Muhtadi kepada media di Kalimantan Tengah, Jumat (31/7).
India tercatat sebagai negara tujuan ekspor terbesar untuk komoditas sawit yang dikirim lewat Pangkalan Bun. Permintaan tinggi dari negara tersebut membuat CPO dan produk turunannya mendominasi volume pengiriman.
"Terbesar untuk dari Pangkalan Bun ini ekspornya ke India. Komoditasnya CPO dan turunannya gitu," ungkap dia.
Di balik capaian penerimaan yang besar, pelaku usaha masih bergulat dengan sejumlah tantangan logistik. Pengiriman CPO curah misalnya, mengandalkan mekanisme ship to ship (STS), yaitu pemindahan muatan dari tongkang ke kapal induk atau mother vessel di tengah laut.
Mekanisme itu ditempuh karena kapal induk tidak bisa bersandar langsung di pelabuhan akibat keterbatasan kedalaman alur pelayaran. Titik STS berjarak sekitar 40 mil dari pelabuhan dengan waktu tempuh hingga 12 jam, sehingga menambah beban biaya logistik.
"Karena mother vessel masuk ke wilayah misalkan di pelabuhan, di Pangkalan Bun nggak bisa karena terkait draft tadi. Akhirnya menggunakan mekanisme ship to ship itu," ungkapnya.
Tantangan berbeda muncul pada ekspor via kontainer. Muhtadi menyebutkan, keterbatasan ketersediaan kontainer layak pakai dan absennya layanan pelayaran langsung dari Pangkalan Bun ke India jadi kendala utama.
Kontainer ekspor dari Pangkalan Bun saat ini masih harus transit lebih dulu ke pelabuhan hub seperti Surabaya sebelum diteruskan ke negara tujuan. Rute berputar ini membuat waktu pengiriman molor dan biaya logistik ikut naik.
Frekuensi kapal yang masih terbatas turut memperlambat percepatan arus ekspor dari wilayah tersebut. Kondisi ini dinilai menuntut penyesuaian kecepatan dan efisiensi waktu dari pelaku usaha.
"Sehingga terkait dengan ketersediaan kontainer. Habis itu kapal yang seminggu dua kali otomatis ini dibutuhkan kecepatannya. Dan waktu juga otomatis itu. Otomatis itu kendala-kendala yang ada seperti itu," tutup Muhtadi.
Tinggalkan Komentar
Komentar