Periskop.id - Perum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas kembali didorong menjadi pemain utama penyediaan rumah rakyat di tengah backlog kepemilikan hunian Indonesia yang masih mencapai jutaan rumah tangga. Kebangkitan peran BUMN perumahan tersebut ditandai dengan dimulainya pembangunan 609 unit hunian subsidi Samesta Alonia di kawasan Kemayoran, Jakarta.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menilai pembangunan Samesta Alonia bukan hanya proyek hunian vertikal baru, tetapi menjadi momentum bagi Perumnas untuk kembali menjalankan peran besarnya dalam penyediaan rumah terjangkau.

"Ini bukan peletakan batu pertama, tetapi ini adalah penanda kembalinya Perumnas sebagai pemain utama dari perumahan rakyat," kata Fahri dalam Groundbreaking Tower Hunian Subsidi Samesta Alonia oleh Perumnas di Jakarta, Jumat (7/8).

Menurut Fahri, kehadiran Perumnas sebagai pemain utama dibutuhkan agar pembangunan hunian yang terjangkau dapat diperluas ke berbagai wilayah. Perumahan, menurutnya, harus ditempatkan sebagai salah satu agenda besar pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung Program 3 Juta Rumah.

Dorongan mengembalikan Perumnas ke fungsi utamanya sebenarnya telah berlangsung sejak tahun lalu. Pada September 2025, Fahri mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyambut positif rencana memperbesar kembali peran Perumnas, khususnya dalam perumahan sosial.

"Jadi saya sendiri sudah lapor langsung ke Bapak Presiden dan Bapak Presiden senang kalau Perumnas dilibatkan kembali. Terutama untuk menjadi offtaker dari perumahan sosial. Supaya Perumnas fokus, tidak perlu dia punya rumah mewah, punya hotel mewah. Ngapain? Perumnas itu ngurus rumah rakyat saja," kata Fahri.

Backlog Rumah Masih 9,64 Juta

Penguatan kembali Perumnas menjadi relevan karena persoalan kepemilikan rumah di Indonesia masih besar. Kementerian PKP mencatat berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, backlog kepemilikan rumah masih berada di kisaran 9,64 juta rumah tangga. Persoalan tersebut terutama terkonsentrasi di kawasan perkotaan, tempat harga tanah dan hunian semakin sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

Program 3 Juta Rumah pun menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengejar kesenjangan tersebut. Program ini diarahkan pada pembangunan maupun peningkatan kualitas sekitar 1 juta hunian di kawasan perkotaan serta 2 juta rumah di wilayah perdesaan, termasuk kawasan pesisir.

Perumnas sendiri sebelumnya telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pengembangan mencapai 150.152 unit hunian di berbagai wilayah Indonesia. Strateginya antara lain melalui pembangunan kawasan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD), serta pembangunan hunian vertikal di kota besar.

Fahri menegaskan hunian layak harus dipandang sebagai hak masyarakat. Karena itu, menurutnya, kota-kota besar seperti Jakarta pada akhirnya tidak seharusnya lagi menghadapi persoalan permukiman kumuh atau masyarakat yang terpaksa tinggal di lokasi tidak layak seperti kolong jembatan.

Samesta Alonia Diserbu Lebih dari 1.100 Peminat

Samesta Alonia menjadi salah satu proyek yang menguji besarnya kebutuhan terhadap rumah subsidi di tengah kota. Satu tower yang dibangun Perumnas akan menyediakan 609 unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Samesta Alonia juga tercatat sebagai satu dari 14 proyek strategis Perumnas.

Meski baru memasuki tahap pembangunan, minat masyarakat telah melampaui jumlah unit yang tersedia. Perumnas mencatat lebih dari 1.100 nomor urut pemesanan, sedangkan sekitar 450 calon pembeli telah melewati proses pemeriksaan kredit awal bersama Bank BTN.

Artinya, jumlah peminat hampir dua kali lipat dibandingkan unit yang akan dibangun.

Plt Direktur Utama Perumnas Imelda Alini Pohan mengatakan Samesta Alonia merupakan proyek strategis untuk menjawab kebutuhan terhadap hunian layak di kawasan perkotaan.

Proyek tersebut dibangun melalui kerja sama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, Danantara, bank-bank Himbara, kontraktor serta BUMN lainnya. Pembangunannya menggunakan model kontraktor turnkey sehingga tidak menggunakan Penyertaan Modal Negara atau PMN maupun membebani APBN secara langsung.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, juga mendukung perluasan pembangunan hunian subsidi oleh Perumnas. "Saya kira ini adalah semangat kita, semangat Perum Perumnas untuk mempercepat dan lebih banyak lagi membangun rumah," kata Rachmat.

Ia menilai Perumnas memang memiliki mandat untuk mengambil peran dalam pembangunan perumahan nasional.

"Perumnas berkewajiban, namanya Perumahan Nasional, Perum Perumahan Nasional. Sama seperti Bappenas, merancang untuk pembangunan nasional, Perumnas melaksanakan pembangunan perumahan nasional," ucapnya.

Harga Mulai Rp417 Juta

Samesta Alonia menawarkan tiga tipe unit dengan harga sekitar Rp417 juta hingga Rp527 juta. Hunian tersebut ditujukan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan penerima rumah subsidi, khususnya pembeli rumah pertama.

Untuk wilayah Jabodetabek, Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 menetapkan batas penghasilan MBR maksimal Rp12 juta per bulan bagi masyarakat yang belum menikah dan Rp14 juta bagi yang telah menikah.

Selain harga yang masuk dalam skema subsidi, Samesta Alonia dikembangkan dengan konsep hunian perkotaan yang terhubung dengan transportasi publik dan fasilitas kota.

Perumnas menyebut konsep connected living proyek tersebut memungkinkan penghuni mengakses pusat ekonomi, pendidikan, fasilitas kesehatan dan transportasi publik dengan lebih mudah. Kawasan juga direncanakan memiliki area komersial, ruang kerja bersama, taman bermain, ruang terbuka hijau hingga lintasan joging. Proyek ditargetkan selesai pada 2028.

Pengembangan hunian vertikal subsidi menjadi semakin penting karena penyaluran pembiayaan rumah subsidi selama ini masih didominasi rumah tapak. BP Tapera menyebut kebutuhan terhadap rumah susun justru semakin meningkat seiring mahalnya tanah dan tingginya kebutuhan perumahan di kawasan perkotaan.

Pemerintah pada 2026 menargetkan penyaluran 350 ribu unit KPR subsidi FLPP. Hingga 2 Juli 2026, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan untuk 93.339 rumah dengan nilai mencapai Rp11,60 triliun. Sebanyak 65,49% penerimanya merupakan pekerja swasta dan 17,02% berasal dari kelompok wiraswasta.

Besarnya backlog serta tingginya permintaan terhadap Samesta Alonia menunjukkan tantangan pemerintah tidak hanya membangun rumah sebanyak mungkin, tetapi juga menghadirkan hunian dengan harga, lokasi dan skema pembiayaan yang benar-benar dapat dijangkau masyarakat.

Bagi pemerintah, pembangunan Samesta Alonia menjadi langkah awal untuk mengembalikan Perumnas kepada mandat utamanya. Jika proyek serupa dapat diperluas ke berbagai kawasan perkotaan, Perumnas diharapkan kembali memainkan peran sentral sebagai motor penyedia rumah rakyat dalam mengejar target Program 3 Juta Rumah dan menekan backlog perumahan nasional.